JAKARTA - Pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang merosot hingga melewati level Rp17.600 pada Jumat (15/5/2026) kini menuai perhatian serius dari pihak parlemen.
Erik Hermawan selaku Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah bersama otoritas moneter segera memperkuat bauran kebijakan (policy mix) demi menekan efek penularan (contagion effect) pada stabilitas ekonomi makro serta daya beli masyarakat.
Menurut penilaian Erik, penurunan nilai rupiah saat ini diakibatkan oleh tekanan ganda, yaitu faktor eksternal berupa meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu capital outflow, serta faktor domestik terkait persepsi risiko fiskal masa depan.
Kondisi ini dinilai berpotensi memberi tekanan besar pada sektor industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, khususnya untuk sektor kimia, tekstil, elektronik, dan farmasi.
“Kami sedang menghadapi ancaman imported inflation atau inflasi barang impor yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit, yakni mengurangi margin keuntungan atau membebankan kenaikan biaya kepada konsumen,” ujar Erik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Ia mengutarakan bahwa dampak dari melemahnya mata uang rupiah sudah mulai dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di tingkat bawah, termasuk sektor perajin tahu dan tempe yang mulai kesulitan akibat naiknya harga kedelai domestik.
Sebagai bagian dari Komisi XI DPR yang mengawasi bidang keuangan dan perbankan, Erik memberikan apresiasi terhadap tujuh langkah taktis dari Bank Indonesia, termasuk tindakan intervensi pasar valas serta pengetatan likuiditas dolar AS.
Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar mata uang tidak boleh hanya bertumpu pada instrumen moneter semata.
Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, dianggap harus mengambil kebijakan fiskal yang lebih agresif untuk menjaga daya tahan ekonomi jangka pendek.
Erik mengimbau pihak pemerintah untuk segera menjalankan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara transparan dan akuntabel demi meredam gejolak yang terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Bukan hanya itu, ia juga meminta pemerintah menggunakan pos anggaran darurat demi mewujudkan subsidi biaya logistik serta distribusi pangan, khususnya pada komoditas pokok yang harganya mulai melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pada sisi yang lain, Erik memberikan sorotan terhadap kejanggalan harga yang terjadi dalam tata niaga komoditas impor seperti bahan kedelai.
Ia melihat adanya jeda waktu (time lag) serta distorsi pasar yang mengakibatkan harga di tingkat domestik tetap melonjak tinggi walaupun harga di pasar global sebenarnya terpantau sedang mengalami penurunan.
Oleh karena itu, dirinya mendesak kementerian terkait bersama lembaga pengawas untuk memperketat pengawasan pada rantai pasok impor agar tidak muncul praktik asimetri informasi yang merugikan para pengusaha kecil dan sektor UMKM.
“Respons kebijakan fiskal harus adaptif, cermat, dan terukur. Pemerintah juga wajib menjaga ruang fiskal yang sehat agar APBN tetap mampu berfungsi sebagai shock absorber untuk mencegah pelemahan daya beli masyarakat maupun rasionalisasi tenaga kerja akibat depresiasi rupiah yang berkepanjangan,” tutup Erik.