BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan kepastian bahwa jalan khusus tambang sepanjang 11 kilometer akan melewati tiga kecamatan di kawasan Bogor bagian barat, yakni Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang. Jalur khusus ini dirancang agar kendaraan pengangkut material tambang bermuatan berat tidak lagi menggunakan jalan umum yang kerap dikeluhkan warga karena memicu kerusakan jalan dan kemacetan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan bahwa jalan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.
“Panjangnya 11 kiloan nanti terintegrasi dengan (Tol) JORR 3. Iya (melintasi) tiga kecamatan yaitu Rumpin-Parungpanjang-Cigudeg,” kata Ajat, Kamis (7/5/2026).
Ajat memaparkan bahwa trase atau jalur jalan khusus tambang tersebut telah ditetapkan. Saat ini, pihak pemerintah sedang memproses tahapan penetapan lokasi (penlok) di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain meminimalisir lalu lintas truk di jalur umum, integrasi dengan Tol JORR III diharapkan mampu mempercepat distribusi material tambang ke kawasan industri serta proyek infrastruktur di Jabodetabek.
Guna mendukung proyek ini, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar dalam APBD 2026 untuk keperluan pembebasan lahan. Alokasi tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor.
Meski demikian, Ajat menyebutkan anggaran itu belum tentu terpakai seluruhnya karena sebagian lahan diharapkan merupakan hibah dari perusahaan tambang yang jalurnya terlintas.
Ajat menjelaskan bahwa skema pembiayaan proyek ini menggunakan sistem campuran. Sebagian lahan akan dibebaskan melalui APBD, sementara sebagian lainnya diharapkan berasal dari hibah perusahaan tambang, terutama yang areanya bersinggungan langsung dengan lokasi tambang atau quarry.
“Kalau ada yang mau membebaskan, mau menghibahkan, berarti kan tidak harus kami bebaskan. Nanti ketahuan dari perusahaan A dan B misalnya,” ujar Ajat.
Saat ini, proses appraisal atau penilaian harga lahan sedang berjalan untuk menentukan bidang tanah mana saja yang akan dibebaskan pemerintah serta yang berpotensi dihibahkan oleh pihak swasta.
“On progres kan, appraisal, nanti segala macamnya upttnya, dokumen perencanaan pengadaan tanahnya dan dari situ ketahuan tuh misal sekian bidang dari perusahaan A dan B. Kalo ada statement mereka mau bebasin (lahannya), mau hibahkan, berarti kan ga musti kami (dari APBD) semua yang bebasin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pembangunan jalan khusus tambang merupakan solusi agar aktivitas pertambangan tidak lagi mengganggu kenyamanan masyarakat di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
“(Jalan khusus tambang) ini salah satu solusi yang kami ambil bersama dengan DPRD Kabupaten Bogor untuk mencari jalan tengah sehingga pada saat tambang dibuka kembali operasionalnya tidak mengganggu pengguna jalan,” tutur Rudy.