JAMBI – Menelisik capaian makroekonomi Provinsi Jambi belakangan ini memang memberikan kesan yang menggembirakan bagi siapa saja yang melihat angka pertumbuhannya. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke balik angka-angka statistik tersebut, terdapat kerentanan yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
Pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 2025 memang tercatat berada di angka sekitar 4,93 persen yang terbilang cukup konsisten. Capaian ini didukung oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yang berhasil menyentuh angka Rp349,66 triliun.
Kesejahteraan masyarakat secara umum juga menunjukkan grafik yang membaik jika merujuk pada data pendapatan per kapita sebesar Rp92,79 juta. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di Jambi kini berada di level 75,13 dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif terkendali di kisaran 6,89 persen.
Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi memang menyiratkan bahwa fondasi ekonomi di daerah ini sebenarnya sudah tergolong cukup kuat. Meski begitu, para pengamat ekonomi memberikan catatan kritis bahwa stabilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekonomi daerah sesungguhnya.
Salah satu suara kritis datang dari Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi, Haryadi, yang mengamati fenomena pertumbuhan di daerahnya dengan sudut pandang berbeda. Haryadi berpendapat bahwa pertumbuhan yang ada masih sangat dipengaruhi faktor eksternal, terutama transfer fiskal dari pemerintah pusat.
Ketergantungan ini terlihat sangat nyata mengingat sekitar 79 persen pendapatan daerah di Jambi ternyata masih bergantung pada dana transfer tersebut. Persentase yang sangat besar ini sejalan dengan hasil kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia belum lama ini.
“Ketergantungan ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan menghambat inovasi kebijakan,” ujarnya Senin (4/5/2026), sebagaimana dilansir dari sumbernya, Selasa (04/05). Pernyataan ini menegaskan betapa sulitnya pemerintah daerah untuk bergerak secara leluasa dalam menentukan arah pembangunan mandiri.
Situasi ini menjadi semakin berisiko tinggi di tengah tren efisiensi anggaran yang sedang gencar dilakukan di tingkat nasional saat ini. Dampak langsung akan segera dirasakan oleh daerah begitu pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau pemotongan fiskal.
Akibat dari ketergantungan ini adalah proses pembangunan di daerah tetap berjalan namun dengan kecepatan yang cenderung sangat terbatas. Pemerintah daerah seolah hanya bisa menunggu kepastian dana pusat sebelum mengeksekusi program-program strategis yang sudah direncanakan sebelumnya.
Persoalan di Jambi ternyata tidak berhenti pada masalah fiskal semata, melainkan juga merambah ke struktur ekonomi yang kurang sehat. Struktur ekonomi di wilayah ini rupanya masih sangat didominasi oleh sektor komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet.
Ketergantungan pada sektor primer ini pada akhirnya membuat ketahanan ekonomi daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas dunia sedang merangkak naik, angka pertumbuhan memang terlihat terdongkrak dengan sangat drastis dan membanggakan.
Namun sebaliknya, saat harga pasar internasional sedang terpuruk, tekanan ekonomi akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jambi. Hal lain yang menjadi sorotan tajam adalah masih sangat rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari produk-produk unggulan daerah tersebut.
Sebagian besar komoditas hasil bumi Jambi sampai saat ini masih dijual ke luar daerah dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Fenomena ini menyebabkan potensi keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar justru dinikmati oleh pihak-pihak pengolah yang berada di luar daerah Jambi.
Kondisi yang terus berulang ini dinilai sangat menghambat penciptaan lapangan kerja baru bagi warga lokal dan menahan laju pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pada sektor hilirisasi kini mulai digaungkan sebagai langkah paling strategis untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut.
Melalui proses pengolahan yang lebih lanjut di dalam daerah, nilai ekonomi dari sebuah komoditas dipastikan dapat meningkat secara signifikan. Di sisi yang berbeda, tata kelola pemerintahan juga dianggap sebagai kunci utama yang tidak boleh diabaikan dalam mendorong transformasi ekonomi.
Reformasi birokrasi, percepatan proses perizinan, serta konsistensi dalam regulasi merupakan faktor fundamental untuk menarik minat para investor. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum dan kemudahan birokrasi, para pemilik modal tentu akan berpikir dua kali untuk menanamkan uangnya di Jambi.
“Tanpa tata kelola yang baik, potensi besar yang dimiliki Jambi tidak akan menghasilkan dampak optimal,” kata Haryadi, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Senin (04/05). Pendapat profesor ekonomi tersebut menjadi pengingat bahwa sumber daya alam saja tidak akan cukup tanpa manajemen pemerintahan yang mumpuni.
Dalam menghadapi segala keterbatasan fiskal yang ada, sektor investasi kini dinilai sebagai solusi paling strategis untuk memacu pertumbuhan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam menciptakan iklim investasi yang benar-benar kondusif bagi para pelaku usaha dari berbagai skala.
Langkah nyata yang bisa diambil adalah melalui pengembangan kawasan industri baru serta memetakan sektor-sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu, arah kebijakan belanja daerah juga perlu mendapatkan perbaikan dengan fokus yang lebih tajam pada sektor-sektor produktif.
Prioritas anggaran sebaiknya dialokasikan pada pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan pendidikan vokasi, serta memberikan dukungan penuh bagi UMKM lokal. Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas setiap kebijakan.
Namun, kita semua harus menyadari bahwa faktor penentu keberhasilan pembangunan tetap terletak pada konsistensi dalam tahap implementasi di lapangan. Tanpa adanya pelaksanaan yang berkelanjutan dari setiap kebijakan, rencana-rencana yang terlihat bagus di atas kertas tidak akan memberikan hasil yang signifikan.
Jambi sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai kemandirian ekonomi jika dilihat dari potensi sumber daya alamnya. Letak geografis yang cukup strategis juga menjadi modal berharga bagi provinsi ini untuk melakukan lompatan besar dalam persaingan ekonomi antarwilayah.
Mimpi untuk mencapai kemandirian tersebut hanya dapat terwujud jika pemerintah daerah serius melakukan penguatan tata kelola dan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi menjadi penting agar ekonomi Jambi tidak lagi terpaku dan bergantung hanya pada satu atau dua jenis komoditas primer saja.
Peningkatan arus investasi yang masuk ke daerah juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak hanya menjadi penonton. Ke depan, tantangan besar bagi Jambi bukan hanya sekadar menjaga stabilitas angka pertumbuhan yang sudah ada dalam laporan tahunan.
Tujuan akhirnya adalah melakukan lompatan besar menuju sebuah sistem ekonomi yang jauh lebih mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi. Kedaulatan fiskal daerah harus mulai diperjuangkan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jambi seutuhnya.
Dibutuhkan keberanian politik untuk melakukan perubahan besar dalam cara mengelola anggaran dan memprioritaskan program yang memiliki dampak jangka panjang. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha harus terus diperkuat guna mencari jalan keluar dari jerat ketergantungan dana pusat.
Hanya dengan komitmen yang kuat dan langkah yang nyata, Jambi bisa melepaskan diri dari bayang-bayang fluktuasi harga komoditas dunia yang sering merugikan. Masyarakat tentu menantikan hasil nyata dari setiap perencanaan besar yang sering disampaikan oleh para pemimpin daerah dalam berbagai forum resmi.
Kesejahteraan yang merata dan ekonomi yang mandiri bukan hanya sekadar janji politik, melainkan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan bersama-sama. Setiap rupiah yang dikelola dari dana transfer maupun pendapatan daerah harus benar-benar bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup rakyat kecil di pelosok Jambi.
Analisis mendalam mengenai struktur ekonomi ini diharapkan menjadi cambuk bagi semua pihak untuk mulai berbenah sejak saat ini juga. Perjalanan menuju kemandirian ekonomi memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam proses pencapaiannya secara menyeluruh.
Namun, dengan visi yang jelas dan eksekusi yang disiplin, bukan tidak mungkin Jambi akan menjadi kekuatan ekonomi baru di wilayah Sumatera. Harapan itu masih ada, selama seluruh elemen di daerah ini mau bekerja keras dan saling bahu-membahu membangun masa depan ekonomi yang lebih baik.