JAKARTA – Pemerintah kini tengah menghadapi tantangan serius terkait ketahanan fiskal di sepanjang tahun berjalan 2026. Munculnya risiko shortfall atau kekurangan target penerimaan negara diprediksi akan menjadi beban berat bagi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Riset Bidang Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, memberikan peringatan mengenai angka potensi kekurangan tersebut. Ia melihat ada celah yang sangat besar antara target yang dipatok dengan realisasi yang mungkin dicapai nantinya.
“Risiko shortfall antara Rp 171 triliun sampai Rp 484 triliun itu menunjukkan bahwa ruang fiskal sepanjang 2026 tetap rentan. Rentang yang besar ini juga mencerminkan tingginya ketidakpastian terhadap kapasitas penerimaan negara,” ujar Akbar sebagaimana dilansir dari sumbernya, Rabu (29/4).
Akbar berpendapat bahwa rentang angka yang cukup lebar tersebut adalah sinyal nyata bahwa kapasitas penerimaan negara saat ini sedang tidak menentu. Situasi ini menuntut pemerintah untuk lebih waspada dalam mengelola arus kas negara agar tidak terjebak dalam krisis anggaran.
Jika melihat data di atas kertas, penerimaan pajak pada kuartal I 2026 sebenarnya sempat mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif. Angkanya menyentuh Rp394,8 triliun atau tumbuh sekitar 20,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kenaikan ini ditopang oleh performa PPN dan PPnBM yang melonjak drastis hingga 57,7 persen serta kontribusi dari PPh Orang Pribadi. Secara kasat mata, data ini seolah menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi domestik sedang berada dalam kondisi yang solid.
Namun, Akbar Susamto melihat ada anomali di balik angka-angka pertumbuhan yang terlihat menggembirakan di awal tahun tersebut. Ia menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak pada tiga bulan pertama tahun ini sebenarnya belum mencerminkan kekuatan struktural yang permanen.
Menurut pandangannya, lonjakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor temporal atau musiman semata. Hal ini bukan merupakan dampak dari adanya perluasan basis pajak yang signifikan ataupun peningkatan kepatuhan wajib pajak secara mendasar.
“Angka awal yang tampak positif belum tentu menjamin penguatan struktur dan basis pajak. Penerimaan yang meningkat karena faktor sementara berbeda dengan penerimaan yang kuat secara fundamental,” katanya menurut sumber tersebut.
Kekhawatiran utama muncul apabila performa penerimaan ini justru melandai atau bahkan melemah pada kuartal-kuartal berikutnya. Jika hal itu terjadi, maka tekanan terhadap defisit anggaran dipastikan akan semakin membengkak dan sulit untuk dikendalikan.
Kondisi fiskal semakin terjepit karena pemerintah menerapkan strategi belanja yang dilakukan lebih awal atau sering disebut dengan istilah front-loading. Langkah ini mempercepat pengeluaran negara di saat penerimaan justru masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi.
Akbar mencatat bahwa realisasi defisit pada awal tahun ini saja sudah mencapai 34,8 persen dari total target tahunan. Angka ini menjadi catatan defisit awal tahun yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir bagi Indonesia.
“Jika defisit sudah bergerak cepat di awal tahun, maka ruang manuver fiskal pada kuartal berikutnya menjadi lebih terbatas,” jelasnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Terbatasnya ruang gerak ini membuat pemerintah harus ekstra selektif dalam mengeksekusi program-program kerja di sisa tahun berjalan. Ketidakkonsistenan dalam menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan bisa merusak kredibilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik.
Lebih dalam lagi, Akbar menekankan bahwa disiplin fiskal bukan hanya soal narasi atau klaim sepihak dari pembuat kebijakan. Kredibilitas sebuah anggaran negara seharusnya diukur dari kualitas belanja yang dilakukan serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan.
Ia melihat adanya risiko besar ketika belanja negara terus dipacu, sementara di sisi lain beban subsidi berpotensi membengkak. Apalagi jika program-program baru mulai berjalan tanpa adanya koreksi yang tajam terhadap ketersediaan dana yang ada di kantong negara.
“Ketika penerimaan belum kuat, belanja meningkat cepat, subsidi berpotensi membesar, dan program baru belum terkoreksi, maka disiplin fiskal tidak cukup hanya diklaim, tetapi harus terlihat dalam keputusan anggaran yang nyata,” tegasnya menurut sumber tersebut.
Masyarakat dan pelaku pasar kini menunggu langkah konkret dari otoritas fiskal untuk memitigasi risiko shortfall penerimaan APBN ini. Penyesuaian strategi anggaran menjadi harga mati agar ruang fiskal tidak semakin tergerus oleh ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.