JAKARTA – Pengelolaan keuangan negara pada awal tahun ini tampaknya sedang diuji oleh berbagai dinamika ekonomi global yang cukup menantang. Catatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada kuartal I-2026 kini mulai memunculkan kekhawatiran terkait daya tahan fiskal kita.
Hingga penutupan bulan Maret 2026, angka defisit dilaporkan telah menyentuh angka sekitar Rp240 triliun. Jumlah yang cukup besar tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional.
Jika dilihat secara nominal, posisi defisit ini memang masih berada dalam koridor target tahunan pemerintah yang dipatok pada angka 2,68 persen PDB. Namun, banyak pihak menilai bahwa angka di awal tahun ini merupakan sinyal peringatan dini yang tidak boleh dianggap remeh.
Sejumlah ekonom kini mulai menyalakan alarm waspada terhadap tren kenaikan tekanan belanja negara yang mulai terlihat sejak awal tahun. Hal ini menjadi sorotan tajam mengingat tantangan ekonomi di semester kedua biasanya jauh lebih berat dibandingkan awal tahun.
Di tengah memanasnya diskusi mengenai kesehatan fiskal ini, transparansi pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh publik. Sayangnya, jadwal pemaparan resmi kinerja APBN per Maret 2026 sempat mengalami pembatalan yang mengundang tanda tanya dari kalangan media.
Kementerian Keuangan baru berencana menjadwalkan ulang agenda konferensi pers tersebut pada 6 Mei mendatang setelah mendapatkan berbagai masukan. Penundaan ini terjadi di saat spekulasi mengenai pelebaran defisit anggaran sedang menjadi konsumsi utama para pelaku pasar modal dan investor.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikurahman, ikut angkat bicara mengenai tren ini. Rizal menilai kondisi sekarang memang belum masuk fase krisis akut, namun sudah berada di zona kuning yang memerlukan kewaspadaan tinggi.
“Defisit APBN per Maret 2026 yang telah mencapai sekitar 0,93% PDB pada kisaran Rp 240 triliun belum menjadi kategori 'alarm' krisis, tetapi sudah menjadi early warning yang serius,” ujarnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Minggu (03/05).
Dalam kacamata Rizal, pembengkakan defisit ini tidak bisa hanya dipandang sebagai siklus tahunan biasa di mana belanja pemerintah cenderung kencang di awal. Ada masalah yang jauh lebih mendalam dan bersifat struktural yang datang dari luar batas kendali kebijakan dalam negeri.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati angka Rp17.000 hingga Rp17.500 per dolar AS menjadi faktor pengubah permainan yang sangat signifikan. Selain itu, kenaikan biaya bunga utang luar negeri turut memperparah kondisi kas negara yang sedang berusaha menjaga keseimbangan.
“Masalahnya bukan hanya soal pola musiman belanja di awal tahun, melainkan tekanan struktural dari pelemahan rupiah yang mendekati Rp 17.000–Rp 17.500 per dolar AS, kenaikan biaya utang, dan potensi lonjakan subsidi energi jika harga minyak bertahan tinggi,” jelasnya menurut sumber tersebut.
Rizal menjelaskan lebih lanjut bahwa struktur anggaran kita saat ini sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing. Ketika rupiah terdepresiasi, pos belanja negara akan membengkak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penerimaan pajak maupun non-pajak.
“Dalam struktur APBN saat ini, depresiasi rupiah justru lebih cepat meningkatkan belanja dibandingkan penerimaan, sehingga mempersempit ruang fiskal,” katanya sebagaimana dilansir dari sumbernya.
Jika tekanan dari faktor eksternal ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif, maka pintu pelebaran defisit akan terbuka semakin lebar. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu target defisit yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
Risiko deviasi atau penyimpangan angka defisit melampaui angka 2,68 persen PDB kini bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Rizal bahkan memaparkan sebuah skenario di mana angka defisit bisa menyentuh level 4 persen dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan.
“Risiko deviasi defisit dari target 2,68% akan semakin terbuka, bahkan skenario tembus 4% bukan sesuatu yang mustahil meskipun itu masih dalam kategori risiko ekstrem, bukan baseline,” imbuh Rizal menurut sumber tersebut.
Kekhawatiran ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kesempatan sebelumnya. Airlangga sempat memberikan gambaran bahwa jika rupiah terpuruk ke level Rp17.500 per dolar AS, rasio defisit memang berpeluang mendekati angka 4 persen PDB.
Selain soal defisit, perhatian juga tertuju pada instrumen Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang sering kali dijadikan andalan sebagai bantalan kebijakan. Meski pemerintah mengeklaim masih memiliki dana SAL sebesar Rp420 triliun, Rizal meragukan efektivitas dana tersebut sebagai solusi tunggal.
Ternyata tidak semua dana yang tercatat dalam SAL tersebut berada dalam kondisi yang likuid atau siap untuk dicairkan sewaktu-waktu. Sebagian besar dana cadangan tersebut masih tertahan di sistem perbankan yang jika ditarik secara mendadak akan memengaruhi likuiditas perbankan secara nasional.
“Tidak seluruh SAL likuid karena sebagian besar ditempatkan di perbankan, sehingga penggunaannya memiliki konsekuensi terhadap stabilitas likuiditas,” ungkapnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Rizal juga menyoroti bagaimana dana cadangan tersebut dialokasikan oleh pemerintah selama masa-masa sulit seperti sekarang. Jika dana tersebut hanya digunakan untuk menambal lubang defisit tanpa adanya produktivitas, maka manfaat ekonominya akan sangat terbatas bagi rakyat.
Penggunaan SAL sebagai alat untuk meredam lonjakan harga energi dianggap hanya sebagai solusi jangka pendek yang tidak memberikan dampak luas. Tanpa arah belanja yang produktif, pertumbuhan ekonomi justru akan sulit dipacu di tengah tingginya beban fiskal.
“Jika SAL hanya digunakan untuk menutup defisit atau menahan harga energi, maka fungsinya hanya sebagai shock absorber temporer dengan multiplier rendah terhadap pertumbuhan,” jelasnya menurut sumber tersebut.
Kerentanan APBN terhadap harga komoditas global, terutama minyak mentah dunia, juga menjadi poin yang sangat krusial saat ini. Setiap pergerakan harga minyak mentah memiliki dampak langsung pada besaran subsidi yang harus dibayarkan pemerintah melalui APBN.
Rizal mencatat betapa sensitifnya anggaran kita terhadap kenaikan harga minyak yang terjadi di pasar internasional. Kenaikan harga minyak yang tampak kecil dalam hitungan dolar ternyata berimplikasi pada triliunan rupiah beban tambahan bagi negara.
“Setiap kenaikan US$ 1 per barel minyak menambah beban Rp 7 triliun–Rp 10 triliun. Artinya SAL bisa cepat tergerus tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan,” katanya sebagaimana dilansir dari sumbernya.
Menutup keterangannya, Rizal menekankan bahwa kunci utama kesehatan APBN tidak hanya terletak pada besarnya cadangan dana yang kita miliki. Kualitas belanja dan keberanian pemerintah dalam melakukan efisiensi adalah hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan saat ini.
Keberanian untuk melakukan penyesuaian fiskal dan memindahkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif adalah solusi agar tekanan ini tidak terus berulang. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya bisa dicapai jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan penuh disiplin dan ketelitian.
“Artinya, kunci APBN saat ini bukan sekadar ketersediaan buffer, tetapi pada keberanian melakukan penyesuaian fiskal dan mengarahkan belanja ke sektor produktif agar tekanan tidak berulang dan pertumbuhan tetap terjaga,” pungkasnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.