MEDIAKEUANGAN.ID — Pernyataan itu disampaikan Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI, Rabu (26/8/2026). Ia menilai tantangan yang dihadapi bank sentral saat ini jauh berbeda dari teori ekonomi konvensional. Di banyak negara maju, perlambatan ekonomi justru terjadi bersamaan dengan inflasi tinggi akibat gangguan rantai pasok dan lonjakan harga komoditas.
Kondisi serupa juga terlihat di Amerika Serikat. Secara teori, ketika permintaan dolar meningkat dan investor membeli obligasi pemerintah AS, imbal hasil (yield) surat utang seharusnya turun. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
"Ini situasi yang tidak biasa. Karena itu kita tidak bisa hanya bersandar pada satu kebijakan tertentu," ujar Destry.
BI Pilih Instrumen Lain, Bukan Suku Bunga
Destry mengungkapkan alasan mengapa BI tidak selalu merespons tekanan nilai tukar dengan menaikkan BI Rate. Menurutnya, keputusan suku bunga harus mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sejumlah kesempatan, BI memilih menggunakan instrumen lain untuk menopang rupiah.
"Saat RDG kemarin kami tidak bisa menaikkan suku bunga untuk mendukung rupiah karena kami juga melihat masih ada pekerjaan rumah pada pertumbuhan ekonomi," katanya.
"Kami menggunakan kebijakan pendukung, kami memberikan insentif dan hedging karena butuh inflow masuk," tambahnya.
Pasar Keuangan Makin Dalam, Stabilitas Lebih Terjaga
Strategi tersebut dimungkinkan karena pasar keuangan Indonesia kini jauh lebih dalam dibanding beberapa tahun lalu. Destry mengungkapkan volume transaksi pasar uang domestik meningkat sekitar enam kali lipat dalam enam tahun terakhir. Sementara transaksi pasar valuta asing (valas) melonjak hingga tiga kali lipat dengan nilai transaksi harian mencapai sekitar US$12 miliar, jauh lebih tinggi dibanding periode 2020.
"Pasar yang makin dalam membuat stabilitas lebih terjaga sekaligus menjadi sumber pembiayaan pembangunan," ujarnya.
Meski menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah, Destry memastikan independensi BI tetap menjadi prinsip utama. Menurutnya, koordinasi diperlukan karena tantangan ekonomi saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau satu instrumen kebijakan saja.
Inflasi Bukan Tugas BI Sendiri
Dalam paparannya, Destry juga menegaskan pengendalian inflasi tidak sepenuhnya berada di tangan BI. Inflasi inti (core inflation) yang dipengaruhi sisi permintaan memang menjadi wilayah utama kebijakan moneter. Namun, komponen inflasi lain seperti harga pangan dan administered prices membutuhkan keterlibatan pemerintah.
Destry menjelaskan inflasi inti berkontribusi sekitar 65% terhadap inflasi keseluruhan, sementara inflasi pangan menyumbang sekitar 19%. Jika harga pangan tidak terkendali, tekanan terhadap inflasi nasional akan tetap besar meskipun BI menjalankan kebijakan moneter yang ketat.
"Inflasi sudah pasti tidak bisa ditangani BI sendiri karena demand side karena core inflation 65% dari head inflation," katanya.
Selain faktor pangan, inflasi juga dipengaruhi administered prices seperti harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Destry, kenaikan harga BBM biasanya memberikan dampak terhadap inflasi selama satu hingga dua bulan sebelum kembali menyesuaikan.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa di bawah kepemimpinannya, BI kemungkinan akan tetap mengedepankan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan arah suku bunga acuan. Fokusnya bukan hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh kebijakan moneter yang terlalu ketat.
