JAKARTA - Penawaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus disiapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk proyek Hunian Manggarai dengan tenor mencapai 40 tahun dan suku bunga flat 6 persen sampai masa kredit berakhir.
Patokan harga unit apartemen tersebut diproyeksikan berada di bawah angka Rp600 juta serta terintegrasi langsung dengan simpul Transit Oriented Development (TOD) Manggarai.
Direktur Utama BTN memperjelas bahwa langkah ini diambil guna membuka akses kepemilikan apartemen perkotaan bagi masyarakat melalui beban angsuran bulanan yang lebih ringan.
“Memang mandat kami mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kami coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” sebut pimpinan BTN di area peletakan batu pertama Hunian Manggarai, Jumat (21/8/2026).
Proyek Hunian Manggarai ini digarap oleh KAI Properti dengan rencana membangun sebanyak 3.784 unit apartemen yang terbagi dalam delapan menara.
Lokasi pembangunan berada tepat di kawasan TOD Manggarai yang terhubung penuh dengan angkutan massal.
Pimpinan BTN menegaskan bahwa batas harga jual unit akan dipertahankan di bawah Rp600 juta.
Posisi di pusat kota yang berdampingan dengan sarana angkutan umum menjadi nilai tambah utama pada kawasan ini.
“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kami jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” ucap pimpinan BTN dari sumbernya.
Skema pendanaan yang disiapkan mencakup dua pilihan, yaitu opsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan jalur KPR komersial non-subsidi.
Skema FLPP diperuntukkan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sesuai kualifikasi resmi, sedangkan KPR non-subsidi dapat diakses oleh masyarakat umum.
Pada program KPR komersial, disiapkan ketentuan uang muka mulai 5 persen beserta penawaran bunga promosi.
Pimpinan BTN menambahkan bahwa Hunian Manggarai diproyeksikan sebagai percontohan awal bagi pengembangan tempat tinggal vertikal murah di tengah kota.
Model pembangunan seperti ini berpeluang untuk diimplementasikan kembali di berbagai titik stasiun maupun pusat integrasi angkutan umum lainnya.
“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kami akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kami akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengembangan rumah susun atau apartemen makin krusial lantaran ketersediaan tanah untuk perumahan landed di area perkotaan semakin langka dan mahal.
Konsep tempat tinggal yang menyatu dengan sarana angkutan publik sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat modern dan kaum muda.
“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kami harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” urai pimpinan BTN dari sumbernya.
Dalam momen groundbreaking tersebut, pihak bank bersama pengembang juga mengesahkan Kerja Sama Operasional mengenai pengadaan Hunian Manggarai.
Kemitraan ini mencakup penyusunan skema kredit, integrasi transaksi perbankan, aktivitas promosi bersama, hingga kemudahan pembiayaan konsumen.
Fasilitas aplikasi digital juga disiapkan sebagai wadah pendaftaran serta pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) apartemen tersebut.
Manajemen tetap mengedepankan asas prudensial dalam menyalurkan pembiayaan dengan menyelaraskan tahapan akad terhadap progres fisik di lapangan.
Di sisi lain, negosiasi mengenai pembiayaan kredit konstruksi bersama pengembang hingga kini masih bergulir.
Direktur Utama KAI menerangkan bahwa kawasan Hunian Manggarai memanfaatkan lahan seluas 2,2 hektare dan dirancang berdiri delapan tower setinggi 24 lantai.
Sebanyak 1.276 unit dipusatkan pada Blok G dalam tiga tower, sementara Blok F menampung lima tower dengan daya tampung 2.508 unit.
Area ini turut dilengkapi dengan 150 unit ruang usaha/retail sebagai fasilitas pendukung.
Variasi tipe tempat tinggal disediakan mulai dari tipe studio luas 28 meter persegi hingga tipe 52 yang dilengkapi tiga kamar tidur.
Pelaksanaan proyek secara menyeluruh ditargetkan rampung dalam jangka waktu 18 bulan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan apresiasi penuh terhadap kontribusi perbankan dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan rumah subsidi.
Ia mendorong pemanfaatan berbagai aset tanah milik KAI di lokasi lain untuk didirikan kawasan serupa.
“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kami bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” tegas Menteri.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan menilai proyek ini sebagai wujud nyata penyediaan tempat tinggal terjangkau di pusat kota.
Ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar unit apartemen benar-benar jatuh ke tangan yang tepat dan terhindar dari praktik spekulasi properti.
“Kami harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” terang Ketua Satgas dari sumbernya.
Diharapkan model integrasi perumahan ini dapat diterapkan di lokasi aset transportasi lainnya guna memperluas kepemilikan hunian terjangkau bagi masyarakat.