JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Hunian Manggarai dengan jangka waktu hingga 40 tahun serta suku bunga tetap 6 persen sampai pinjaman lunas.

Tarif hunian tersebut ditargetkan di bawah Rp600 juta dan terhubung langsung dengan area Transit Oriented Development (TOD) Manggarai.

Direktur Utama BTN menyampaikan bahwa skema ini dihadirkan guna memperluas jangkauan masyarakat terhadap tempat tinggal di pusat kota lewat angsuran yang lebih terjangkau.

“Memang mandat kami mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kami coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar pimpinan BTN di sela groundbreaking Hunian Manggarai, Jumat (21/8/2026).

Hunian Manggarai digarap oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya dan bakal menyediakan 3.784 unit yang tersebar dalam delapan tower.

Proyek perumahan tersebut berlokasi di area TOD Manggarai yang terhubung dengan angkutan umum massal.

Pimpinan BTN menyebutkan bahwa nilai jual hunian akan dijaga pada kisaran di bawah Rp600 juta.

Letaknya yang berada di pusat kota serta dekat akses transportasi umum menjadi daya tarik utama dari proyek tersebut.

“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kami jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” kata pimpinan BTN dari sumbernya.

Pihak bank menyediakan dua opsi pembiayaan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta KPR non-subsidi.

Program FLPP ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria pemerintah, sementara KPR non-subsidi ditujukan bagi segmen pasar yang lebih luas.

Bagi KPR non-subsidi, disediakan penawaran uang muka mulai dari 5 persen beserta promo suku bunga khusus.

Pimpinan BTN menjelaskan bahwa Hunian Manggarai bakal menjadi percontohan bagi pembangunan hunian vertikal terjangkau di kawasan perkotaan.

Konsep pemukiman ini berpotensi diterapkan pada area di sekitar stasiun maupun simpul angkutan umum lainnya.

“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kami akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kami akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ulasnya.

Menurut penjelasannya, konsep hunian vertikal semakin relevan mengingat ketersediaan lahan rumah tapak di perkotaan kian terbatas dan mahal.

Tempat tinggal yang menyatu dengan jaringan transportasi publik dipandang cocok dengan kebutuhan warga kota, termasuk para generasi muda.

“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kami harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” tutur pimpinan BTN dari sumbernya.

Bersamaan dengan peletakan batu pertama, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Program Hunian Manggarai.

Kesepakatan tersebut mencakup formulasi skema pembiayaan, sarana transaksi perbankan, pemasaran bersama, hingga fasilitas kemudahan pembiayaan bagi pembeli.

Bank juga menyiapkan aplikasi digital khusus sebagai sarana pendaftaran minat dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP).

Prinsip kehati-hatian tetap diterapkan dalam penyaluran kredit dengan menyesuaikan proses realisasi sesuai dengan progres fisik pembangunan.

Sementara itu, pembicaraan mengenai pendanaan konstruksi proyek masih terus berjalan.

Direktur Utama KAI memaparkan bahwa Hunian Manggarai didirikan di atas lahan seluas 2,2 hektare dan mencakup delapan tower setinggi 24 lantai.

Sebanyak 1.276 unit didirikan pada Blok G yang terbagi dalam tiga tower, sedangkan Blok F mencakup lima tower dengan total 2.508 unit.

Kawasan perumahan ini juga bakal dilengkapi 150 unit area komersial pendukung.

Tipe unit yang ditawarkan bervariasi mulai dari tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur.

Keseluruhan proses konstruksi ditargetkan rampung dalam waktu kurang lebih 18 bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan apresiasi atas peran perbankan dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.

Pihaknya mendorong pemanfaatan aset KAI di lokasi lain untuk pembangunan proyek serupa.

“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kami bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ujar Menteri.

Ketua Satuan Tugas Perumahan menilai pembangunan proyek ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di pusat kota.

Ia berpesan agar unit perumahan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk perburuan spekulasi pasar.

“Kami harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” tegas Ketua Satgas dari sumbernya.

Pihaknya berharap skema ini bisa direplikasi pada aset-aset moda transportasi lainnya agar makin banyak warga yang memperoleh hunian terjangkau.