JAKARTA - Lembaga Bank Dunia menyarankan pihak pemerintah guna menurunkan batas minimum Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Rp4,8 miliar menjadi Rp500 juta saja.
Sesuai pandangan Bank Dunia, tahapan ini sangat diperlukan guna memperluas keterlibatan para pemilik usaha ke dalam ekosistem pencatatan pajak nasional.
"Pengurangan threshold PKP dari Rp4,8 milar menjadi Rp500 juta akan memasukkan lebih banyak pelaku usaha ke dalam sistem pajak serta mendorong terjadinya transaksi formal antara usaha kecil dan besar," ungkap dari sumbernya dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses Tax Potential for Growth, dikutip pada Sabtu (1/8/2026).
Pihak Bank Dunia menaksir ada sekitar 66,4% perseroan formal di Indonesia yang memiliki pendapatan kurang dari Rp1 miliar dan 46,9% diperkirakan mencatatkan omzet di bawah Rp500 juta.
Penerapan batas PKP baru menjadi Rp500 juta ini diyakini akan memperberat risiko bagi para pengusaha yang mencoba melakukan pemecahan entitas bisnis demi meloloskan diri dari kewajiban menarik PPN atas konsumen.
Tak hanya sampai di situ, Bank Dunia juga meminta pemerintah Indonesia untuk meniadakan bermacam bentuk insentif pembebasan PPN.
Hingga saat ini, pihak otoritas memang masih memberlakukan insentif bebas PPN bagi berbagai sektor lapangan usaha.
Penghapusan kemudahan pembebasan PPN akan menyejajarkan skema PPN Indonesia dengan praktik terbaik di tingkat internasional yang mengedepankan skema PPN lebih praktis.
"Penyederhanaan sistem PPN tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak molalui pengurangan distorsi dan kompleksitas PPN," tulis dari sumbernya.
Kombinasi kedua kebijakan tersebut, yakni penurunan batas PKP serta penghapusan kelonggaran PPN, diestimasikan memicu kenaikan penerimaan kas negara dari sektor pajak sampai 0,5% dari PDB.
