JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan dari sumbernya mengeklaim pemerintah terus melakukan efisiensi belanja guna menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% dari PDB.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus melakukan stabilisasi harga energi dan pangan, memastikan ketersediaan anggaran subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia, serta menjaga inflasi tetap dalam sasaran.

"Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kami di bawah 3%," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/8/2026).

Menurut dari sumbernya, kebijakan fiskal saja tidak cukup.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan untuk memastikan perekonomian tetap tumbuh di tengah tingginya ketidakpastian global.

Dia menjelaskan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan moneter sebagai pertahanan pertama untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

BI juga berperan mengendalikan inflasi dan memulihkan kepercayaan pasar.

Namun, sambungnya, ketika BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan atau BI Rate untuk menjaga stabilitas rupiah maka hal itu kerap kali menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang dimaksud antara lain bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap terjaga.

Selain koordinasi kebijakan, dari sumbernya juga memandang pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Forum tersebut menjadi wadah untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan secara terpadu, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang makin kompleks.

"Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kami gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini," tuturnya.