JAKARTA - Wajib pajak yang menemukan ketidaksesuaian data pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat mengajukan pembetulan secara online melalui layanan Pajak Online Bapenda DKI Jakarta. Proses tersebut sangat diperlukan guna memperbaiki data yang tidak cocok dengan dokumen resmi, seperti luas tanah yang berbeda dari sertifikat, alamat salah, identitas tidak sesuai KTP, perubahan luas bangunan, hingga kesalahan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Untuk mengajukan pembetulan ini, wajib pajak diwajibkan telah melunasi PBB-P2 untuk 5 tahun pajak terakhir, kecuali pada tahun yang sedang dimohonkan pembetulan. Jika objek pajak tersebut baru dimiliki kurang dari 5 tahun, maka kewajiban pelunasan akan mengikuti masa kepemilikan saja.
Dokumen penting yang harus disiapkan antara lain surat permohonan, KTP bagi individu atau NIB, NPWP badan, KTP pengurus, serta akta pendirian bagi badan hukum. Apabila pengurusan diwakili oleh pihak lain, maka diperlukan surat kuasa bermaterai beserta KTP dari penerima kuasa.
Selain itu, wajib pajak juga harus mengunggah formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani, serta hasil cetak dari SPPT PBB-P2. Dokumen pendukung opsional seperti fotokopi sertifikat tanah, IMB atau PBG, dan foto objek pajak juga disarankan untuk melengkapi persyaratan.
Proses pengajuan ini dilakukan secara langsung melalui situs resmi pajakonline.jakarta.go.id. Wajib pajak harus masuk menggunakan akun terdaftar, memilih jenis pajak “Pajak Bumi dan Bangunan”, lalu memilih menu layanan “Pembetulan”.
Selanjutnya, Anda tinggal memilih sub layanan yang sesuai kebutuhan, mulai dari Pembetulan Objek, Subjek, SPPT, Pengenaan, atau kombinasi dari pilihan tersebut. Dokumen pendukung diunggah sesuai jenis permohonan, dan pengajuan tersebut akan langsung masuk ke tahap verifikasi oleh petugas.
Status dari pengajuan tersebut dapat dipantau kapan saja oleh wajib pajak melalui akun Pajak Online masing-masing. Layanan ini bertujuan untuk memastikan administrasi perpajakan menjadi lebih akurat, tertib, serta menghindari kendala di kemudian hari terkait kepemilikan atau pengenaan pajak.
