KALIMANTAN - Pemerintah memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Pulau Kalimantan akan dilakukan melalui skema investasi non-APBN dengan melibatkan pihak swasta. Langkah ini diambil seiring kebutuhan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah.
Pembangunan jaringan kereta logistik Kalimantan akan ditawarkan kepada investor swasta, termasuk membuka peluang bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) apabila melihat proyek tersebut memiliki prospek bisnis yang menguntungkan. "Kami tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," ujar Dudy Purwagandhi.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi PT KAI untuk ikut berinvestasi dengan mempertimbangkan potensi bisnis angkutan logistik di Kalimantan. Pengelolaan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dijalankan PT KAI secara komersial tanpa menggunakan subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO) menjadi salah satu contoh.
Bisnis logistik kereta api di Sumatera Selatan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan sehingga mampu menopang kinerja PT KAI sekaligus menjaga keberlangsungan layanan kereta api di jalur lain, terutama di Pulau Jawa. Pola tersebut menunjukkan mekanisme bisnis yang memungkinkan adanya subsidi silang antarunit usaha agar layanan transportasi berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto turut mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan sesuai kebutuhan nasional. "Oh Presiden Prabowo mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," kata Dudy. Namun, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena proyek perkeretaapian membutuhkan biaya besar serta kajian bisnis yang matang.
Pembangunan kereta bukan hal yang murah. Pemerintah sebelumnya mengungkapkan rencana pembangunan jaringan rel kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung kelancaran distribusi logistik di pulau tersebut.
Pemerintah masih melakukan perhitungan dan penyusunan rencana secara matang terkait pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih dihitung dan direncanakan secara matang.
Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menghimpun masukan sekaligus menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan.
Kalimantan memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam, termasuk mineral, namun belum memiliki jaringan kereta api yang memadai untuk mendukung mobilitas barang. Dengan adanya jaringan kereta api, konektivitas antarprovinsi di Kalimantan diharapkan semakin kuat dan distribusi logistik menjadi lebih efektif.
