Sinergi APBN dan Riset Kunci Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Sinergi APBN dan Riset Kunci Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Emas
Ilustrasi APBN, Sumber: bloombergtechnoz.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan riset, inovasi, serta industrialisasi berbasis talenta yang kuat. Hal tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan - Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia Tahun 2026 pada Minggu (28/6/2026).

Mandat fiskal tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan dan kredibilitas anggaran, melainkan juga memastikan perannya sebagai alat stabilisasi ekonomi. Anggaran tersebut sekaligus menjadi motor penggerak produktivitas, investasi, serta kesejahteraan masyarakat luas. "Karena itu, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," kata Menkeu.

Indonesia menargetkan posisi lima besar ekonomi dunia pada 2045 dengan Produk Domestik Bruto mencapai sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000.

Guna mencapai target tersebut, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% yang didorong oleh kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan wirausaha dan perusahaan rintisan.

Pembangunan industri harus menempatkan talenta sebagai inti dari ekosistem yang ada. Menkeu menekankan pentingnya penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar sektor industri tetap inovatif, inklusif, serta berlandaskan nilai kebangsaan.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi domestik terpantau tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 menyentuh angka 5,61% dengan tingkat inflasi sebesar 3,08%, disokong oleh surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, kredit yang kuat, serta ekspansi sektor manufaktur. "Pemerintah akan terus menjaga kewaspadaan terhadap risiko geopolitik sekaligus memastikan APBN tetap responsif dalam menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Pada sektor fiskal, reformasi berkelanjutan terus berjalan demi mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga kesehatan anggaran negara. Hingga Mei 2026, pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan, sementara belanja dipercepat secara proporsional agar defisit tetap terkendali pada angka 0,70% terhadap PDB. Kondisi ini memperlihatkan ekspansi dilakukan secara hati-hati dan kredibel.

Pemerintah mengoptimalkan anggaran sebagai instrumen pembangunan lewat program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, hingga pemberdayaan desa dan UMKM. Fokus tersebut diarahkan secara penuh untuk memperkuat fondasi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, kebijakan beasiswa LPDP ditajamkan agar lebih berorientasi pada kebutuhan nasional. Mulai 2026, minimal 80% beasiswa dialokasikan untuk bidang STEM dan industri strategis seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hingga manufaktur maju, sedangkan porsi non-STEM dipertahaman maksimal 20% demi keseimbangan.

Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka. Kerja sama ini melibatkan peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga agar hasil studi dapat langsung diterapkan dalam perumusan kebijakan fiskal yang akurat dan kredibel.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, akademisi, peneliti, serta dunia usaha agar anggaran negara benar-benar menjadi motor stabilitas dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index