KUR Perumahan Jadi Solusi Utama Penuhi Kebutuhan Hunian di Papua

KUR Perumahan Jadi Solusi Utama Penuhi Kebutuhan Hunian di Papua
Ilustrasi Perumahan, Sumber: properti.kompas.

JAYAPURA - Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah strategis dalam memacu pembangunan hunian rakyat serta memperkokoh ekosistem bisnis di bidang properti.

Program ini berfungsi sebagai pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM di sektor perumahan. Inisiatif tersebut diciptakan guna menunjang sisi penyediaan maupun permintaan.

“Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendukung pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan sebagai penyedia perumahan, sekaligus membantu masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Program ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan rumah, tetapi juga memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri menganggap KUR Perumahan merupakan solusi krusial dalam mengatasi kendala pengadaan tempat tinggal layak huni, terutama di Papua yang angka rumah tidak layak huninya masih tinggi.

Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, serta pelaku usaha supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah dengan pembiayaan terjangkau. “Kami membutuhkan keterlibatan semua pihak agar kebutuhan rumah masyarakat dapat dipenuhi. KUR Perumahan menjadi instrumen penting karena tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan,” katanya.

Sektor perbankan turut memberikan dukungan nyata. Pada 2026, Bank Mandiri mendapatkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp1,5 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi penyaluran secara nasional telah mencapai Rp951,7 miliar atau sekitar 63% dari total plafon.

Rincian penyaluran tersebut mencakup: Sektor penyediaan sebesar Rp330,6 miliar Sektor permintaan sebesar Rp621,1 miliar

Kinerja penyaluran di Papua menunjukkan capaian positif dengan realisasi mencapai Rp34,7 miliar atau 121,6% dari total plafon Rp28,5 miliar hingga pertengahan Juni 2026. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat UMKM, meningkatkan pasokan hunian layak, serta memenuhi target penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index