JAKARTA - Perusahaan kini diharuskan untuk mengirimkan laporan keuangan mereka secara digital melalui Sistem Administrasi Badan Hukum mulai awal Juni 2026. Kebijakan ini diterapkan agar keterbukaan informasi dapat terjamin sekaligus menciptakan tata kelola korporasi yang bersih, terutama berkaitan dengan kepatuhan pajak.
Berdasarkan aturan paling baru, pihak direksi mempunyai kewajiban menyerahkan dokumen laporan keuangan kepada Menteri Hukum dengan memanfaatkan jasa notaris resmi.
Batas waktu pelaporan ini adalah paling lambat 6 bulan setelah periode akuntansi berakhir, di mana seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik menggunakan akun resmi milik notaris.
Dalam pelaksanaannya, notaris perlu mengakses situs resmi dan masuk ke menu pelaporan guna mengajukan permohonan baru.
Pengisian formulir digital ini terbagi ke dalam 4 bagian penting, mulai dari data identitas perusahaan, jenis kategori pemeriksaan, nomor bukti pembayaran, hingga bagian untuk mengunggah dokumen pendukung. Informasi perusahaan yang diperlukan meliputi data dasar, nomor keputusan menteri paling akhir, serta nama notaris yang ditunjuk.
Pada bagian jenis pemeriksaan, sistem menyediakan opsi untuk status wajib diaudit atau tidak wajib diaudit. Berdasarkan regulasi undang-undang, audit oleh akuntan publik bersifat wajib jika perseroan memenuhi beberapa syarat berikut:
PT bergerak dalam bidang usaha yang mengumpulkan atau mengelola dana dari masyarakat
PT merilis surat pernyataan utang kepada publik
PT memiliki status sebagai Perseroan Terbuka (Tbk)
PT berbentuk perseroan milik negara (persero)
PT mempunyai total aset atau perputaran usaha minimal senilai Rp50.000.000.000
PT diharuskan menjalani audit sesuai dengan ketetapan aturan perundang-undangan yang berlaku
Selanjutnya, pengguna sistem diminta memasukkan 15 digit nomor pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diperoleh sebelumnya. File persyaratan wajib diunggah dalam format PDF dengan ukuran dokumen maksimal 10 MB, yang meliputi berkas-berkas di bawah ini:
Berkas laporan keuangan berkala
Laporan terkait operasional dan aktivitas PT
Laporan mengenai realisasi tanggung jawab sosial serta lingkungan
Detail hambatan atau masalah yang muncul sepanjang tahun buku berjalan
Laporan pengawasan dari pihak dewan komisaris
Daftar nama jajaran direksi beserta dewan komisaris
Rincian remunerasi, gaji, dan tunjangan bagi direksi dan komisaris
Seusai semua dokumen berhasil tersimpan, status pengajuan otomatis berubah dan nomor transaksi akan langsung diterbitkan. Setelah itu, surat tanda bukti pelaporan bisa langsung diunduh sebagai konfirmasi resmi bahwa berkas tahunan perusahaan sudah sukses diverifikasi oleh sistem.
