MEDIAKEUANGAN.ID — Kampanye militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dilancarkan pada 28 Februari lalu memasuki babak enam bulan. Meski serangan udara telah dihentikan sejak awal Agustus, tekanan terhadap Republik Islam Iran justru dialihkan ke sektor yang selama ini menjadi titik terlemahnya: ekonomi.
Pengepungan Ekonomi Makin Ketat
Pada 24 Agustus, Departemen Keuangan AS meluncurkan operasi bernama Economic Outcast yang menyasar sisa-sisa jaringan keuangan Iran di luar negeri. Kampanye ini memperluas instrumen sanksi era "tekanan maksimum" pemerintahan Trump pertama, termasuk sanksi sekunder bagi pihak-pihak yang mengangkut minyak Iran, penindakan terhadap "armada bayangan", serta penegakan sanksi internasional yang lebih agresif.
Dampaknya terasa nyata. Ekspor minyak Iran yang sebelum perang mencapai 1,8 juta barel per hari, kini jatuh ke bawah 500 ribu barel. Inflasi meroket mendekati 90 persen, sementara harga pangan lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu.
Kondisi ini diperparah penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran sebagai balasan pada 28 Februari. Blokade laut yang menyusul kemudian berpadu dengan penutupan selat tersebut, menjadikan jalur perdagangan internasional Iran praktis tercekik total.
Kepemimpinan di Puncak yang Tak Terlihat
Di tengah gempuran ekonomi, struktur kepemimpinan Iran justru menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Setelah Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pembuka, putranya, Mojtaba Khamenei, ditunjuk sebagai pengganti hanya seminggu kemudian. Namun hingga bulan keenam perang, Mojtaba belum pernah muncul di depan publik secara terverifikasi.
Potretnya diusung di berbagai acara berkabung dan dekret-dekret resmi dikeluarkan atas namanya, tetapi kabar tentang kondisinya terus menjadi spekulasi. Kepemimpinan yang dulunya bersandar pada kehadiran fisik seorang tokoh sentral, kini justru bertumpu pada ketidakhadiran.
Struktur komando militer juga masih dalam proses rekonstruksi. Serangan pembuka menewaskan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mohammad Pakpour dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Abdolrahim Mousavi, disusul gugurnya sejumlah perwira senior lain di pekan-pekan berikutnya. Baru pada 10 Agustus, dekret atas nama Mojtaba meresmikan kepemimpinan militer baru, dengan Ahmad Vahidi sebagai Kepala IRGC dan Ali Abdollahi sebagai Kepala Staf.
Penunjukan ini lebih mengedepankan loyalitas dan kesinambungan ketimbang perubahan. Namun bagi pengamat, fakta bahwa negara masih membangun kembali komando tertingginya di bulan keenam perang adalah indikasi bahwa Iran tidak berada dalam posisi yang kuat.
Narasi yang Terbelah di Internal Pemerintahan
Tekanan ekonomi yang berlapis ini memaksa perbedaan pendapat lama di tubuh kepemimpinan Iran ke permukaan. Sejak bertahun-tahun, ada dua narasi yang saling bersaing untuk menjelaskan krisis dalam negeri.
Narasi pertama, yang dikemukakan kalangan kepemimpinan politik, mengakui adanya kegagalan tata kelola ekonomi. Narasi kedua, yang didorong aparat keamanan, lebih menekankan sabotase dan konspirasi luar negeri sebagai biang keladi.
Sebelum perang pecah, Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian sempat mengakui bahwa sanksi saja tidak cukup menjelaskan kedalaman krisis, dan bahwa tata kelola pemerintahan ikut menyumbang masalah. Kerentanan struktural inilah yang kini dieksploitasi oleh kampanye ekonomi AS.
Perang yang dimulai dari buntut serangan 7 Oktober 2023 dan perang Gaza, kemudian melebar menjadi konfrontasi langsung Iran-Israel pada Juni 2025, dan akhirnya berujung pada kampanye militer AS-Israel pada Februari, kini kembali ke titik awal: tekanan ekonomi. Hanya saja, kali ini diterapkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda blokade akan dicabut atau sanksi dilonggarkan. Pertanyaan yang kini dihadapi Teheran bukan lagi mampu tidaknya bertahan dari serangan militer, melainkan sanggup tidaknya bertahan dari pengepungan ekonomi yang tak kunjung berakhir.