JAKARTA - Memasuki umur 81 tahun kemerdekaan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memandang deretan program pemerintah masih menyembunyikan potensi dalam menambah beban finansial masyarakat.
Pihak CELIOS menaruh perhatian pada sejumlah kebijakan, mulai dari skema Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdurasi hingga 40 tahun, sampai aturan pembagian hasil bagi pengemudi ojek online.
Dari sumbernya menuturkan, kemerdekaan di ranah politik selama 81 tahun belum seutuhnya berbanding lurus dengan pemerataan akses fasilitas publik maupun pengangkatan taraf hidup rakyat.
"Indonesia memang merdeka secara politik selama 81 tahun, tapi kemerdekaan belum dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata." ujar dari sumbernya, dikutip Minggu (16/8/2026).
Dari sumbernya menilai klaim penguasa perihal dampak positif program MBG masih membutuhkan pembuktian data yang lebih solid.
Jajaran pemerintah sebelumnya menyebut agenda tersebut sanggup membuat para pelajar lebih sehat serta meningkatkan angka kehadiran di sekolah.
Akan tetapi, menurut dari sumbernya, pernyataan itu belum ditunjang oleh basis data yang mewakili gambaran secara nasional ataupun kajian independen.
"Klaim Presiden bahwa MBG membuat siswa lebih bugar dan rajin hadir di sekolah tidak disertai dengan data yang representatif secara nasional. Ini hanya gimmick saja, tanpa data pembanding dan evaluasi yang independen." katanya.
Pihak CELIOS turut menggarisbawahi sekumpulan kendala pada pelaksanaan MBG, mencakup insiden keracunan hidangan, tata kelola pelaksanaan, serta celah konflik kepentingan.
Menurut dari sumbernya, peninjauan ulang atas program itu mesti dikerjakan secara lebih menyeluruh agar faedah yang diterima khalayak dapat dikalkulasi secara objektif.
Di samping itu, CELIOS menyinggung kebijakan KPR berskema tenor hingga 40 tahun.
Dari sumbernya mengakui pihak otoritas dapat mengklaim telah menyokong warga lewat pemugaran tempat tinggal dan penyaluran kredit kepada puluhan ribu nasabah.
Kendati demikian, pihak lembaga mempertanyakan daya tahan masyarakat dalam melunasi angsuran hingga tenggat masa kredit usai.
"Cuma masalahnya, apakah masyarakat mampu membayar cicilannya sampai lunas," ujarnya.
Menurut dari sumbernya, lonjakan suku bunga mengambang (floating rate) berpadu dengan kian melambungnya biaya hidup harian berisiko membuat beban angsuran semakin berat.
Tenor KPR yang mencapai durasi 40 tahun juga dinilai berisiko mengikat warga untuk terus membayar cicilan sampai memasuki usia pensiun.
"Bahkan, hanya di zaman Prabowo Subianto Program Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR 40 Tahun resmi berlaku. Jadi, dengan skema ini, masyarakat bawah tidak punya opsi lagi selain mengambil kredit puluhan tahun. Bahkan bagi sebagian kelas menengah, mereka masih harus membayar cicilan pasca mereka pensiun," katanya.
CELIOS pun mempertanyakan efektivitas aturan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online.
Pemerintah sebelumnya mengutarakan porsi pendapatan yang dikantongi pengemudi mengalami kenaikan menjadi berkisar 80%-92%.
Namun, dari sumbernya menilai kenaikan rasio itu belum tentu secara otomatis mendongkrak pendapatan bersih pengemudi.
"Masalahnya, itu tidak berarti penghasilan pengemudi lain. Sejak diterapkan 1 Juli lalu, banyak pengemudi mengeluhkan pendapatannya tetap tidak bertambah karena banyak skema penghitungan biaya layanan yang berubah dan tidak menguntungkan pengemudi," ujarnya.
Menurut pertimbangan CELIOS, asesmen terhadap ragam kebijakan penguasa semestinya tidak semata-mata diukur dari nominal program, jumlah penerima manfaat, ataupun besaran dana yang dialokasikan.
Manfaat konkret yang dirasakan warga perlu dijadikan indikator utama, terkhusus dalam memotret apakah kebijakan tersebut benar-benar mengangkat kesejahteraan atau justru menambah beban finansial.
Dengan demikian, peringatan 81 tahun kemerdekaan diharapkan tidak sekadar ditandai oleh bertambahnya deretan program baru, tetapi juga menguatnya kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mendapatkan akses layanan umum tanpa diintai beban biaya tambahan.