JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri tak berhenti memantau status keuangan wilayah di tengah pemenuhan komitmen pemerintah menjaga ritme ekspansi ekonomi serta efektivitas pengeluaran negara.
Hingga kurun waktu akhir Juli 2026, penerimaan dana daerah terpantau mengalami perlambatan laju dibanding periode serupa pada tahun lalu, sementara alokasi belanja daerah justru memperlihatkan pergerakan menanjak.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengutarakan bahwa Kementerian Dalam Negeri senantiasa melangsungkan fungsi pengarahan serta pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk pada tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Merujuk pada catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan APBD pemerintah provinsi beserta kabupaten/kota terkumpul sebesar Rp606,8 triliun atau 51,05% dari estimasi target.
Pencapaian angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan kurun waktu sejenis tahun lalu yang dapat menyentuh angka Rp691,8 triliun atau 51,93%.
Pada ranah yang lain, tingkat pengeluaran belanja daerah menembus Rp538,6 triliun atau kurang lebih 42,5% dari plafon anggaran yang disiapkan.
Secara kalkulasi persentase, pencapaian ini berada di atas periode yang sama pada tahun 2025 lalu yang menginjak level 41,7%.
"Kemendagri akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah," kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Guna mendongkrak ketahanan anggaran wilayah, pemerintah telah menyalurkan dana susulan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026.
Dana bantuan tersebut dialokasikan antara lain untuk menyokong wilayah yang sedang kesulitan dalam memenuhi belanja pegawai, terutama pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sekaligus menyokong daerah yang kapasitas anggarannya masih terbatas.
"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito.
Menurut keterangannya, pemerintah masih melakukan kajian terhadap sejumlah kawasan yang memerlukan topangan lanjutan.
Bukan hanya itu, pemerintah pusat juga memberi penekanan khusus kepada kawasan yang ditimpa bencana alam lewat penguatan sokongan anggaran.
Tito menerangkan bahwa wilayah terdampak bencana menjadi prioritas utama penerima suntikan TKD susulan seusai wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah yang terbatas.
"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD secara nasional, di samping daerah-daerah dengan PAD rendah, prioritas berikutnya adalah daerah bencana," ujarnya.
Seterusnya, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar terus mengawal pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan gejolak inflasi.
Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melakukan sinergi bersama pemerintah daerah guna mengamati dinamika inflasi serta kondisi finansial di masing-masing area.
Dia juga berpandangan bahwa pelbagai program pemerintah pusat sanggup mendorong penguatan kapasitas daerah, khususnya di bidang pelayanan masyarakat.
Rangkaian program tersebut mencakup pembenahan mutu sekolah, pembuatan dan peningkatan fasilitas kesehatan puskesmas, sampai penguatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah.
"Kami melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.