JAKARTA - Petinggi kementerian keuangan angkat bicara mengenai wacana yang mengaitkan kemungkinan bergabungnya institusi bank sentral ke dalam jajaran struktur kabinet pemerintahan.
Usai agenda temu pers berkala komite stabilitas keuangan di markas lembaga penjamin simpanan, dari sumbernya mengaku belum menerima informasi terkait kabar burung tersebut.
Bahkan, menurut pandangan dari sumbernya, langkah berspekulasi mengenai perombakan struktur kelembagaan bank sentral dinilai terlalu cepat untuk diangkat ke permukaan.
“Yang bilang siapa? Nanti kami lihat lah perkembangannya seperti apa. Tapi terlalu dini kalau kami berspekulasi seperti itu,” katanya, dikutip Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan analisis dari sumbernya, di tengah situasi saat pucuk pimpinan tertinggi bank sentral mengundurkan diri, wacana perombakan sistem justru berpotensi mendatangkan dampak negatif.
Sebaliknya, fokus utama yang wajib dikedepankan oleh lembaga mon tersebut saat ini adalah pembenahan kinerja internal.
Perbaikan tersebut, lanjut dari sumbernya, harus dikerjakan secara kolektif bersama para pemangku kepentingan dalam komite stabilitas, meliputi kementerian keuangan, lembaga pengawas pasar modal, serta penjamin simpanan.
Dengan demikian, rumusan kebijakan moneter yang dirilis oleh bank sentral diharapkan memiliki daya dorong yang lebih kuat bagi pemulihan ekonomi nasional.
“Kurang baik mengubah sistem yang ada. Tapi yang baik adalah memperbaiki kinerjanya kami semua itu. Kami lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis, gitu aja. Itu aja yang dikejar mungkin,” jelas Purbaya.
Selain merespons isu kelembagaan, dari sumbernya turut membantah anggapan bahwa kemandirian bank sentral mengalami degradasi akibat adanya revisi sejumlah ketentuan dalam undang-undang sektor keuangan.
Sebagaimana diketahui, lewat pengesahan revisi regulasi tersebut oleh dewan perwakilan rakyat, ruang pengawasan legislatif terhadap kinerja bank sentral menjadi lebih luas.
“Jadi gini, saya pernah tanya ke DPR kenapa sih ada situasi seperti itu. Dia bilang gini, kalau Menteri Keuangan, Presiden aja bisa dikasih warning keras oleh DPR. Kenapa Bank Sentral enggak itu aja,” jelasnya.
Kendati demikian, apabila fungsi pengawasan itu dieksekusi secara terbuka dan transparan, pihak pemerintah meyakini bahwa independensi institusi moneter tidak akan terancam.
“Tapi kalau dijalankan secara transparan enggak ada masalah itu,” tegasnya.