JAKARTA - Banyak asosiasi pengusaha properti memberikan restu dan dukungan penuh terhadap rencana penerapan skema Kredit Pemilikan Rumah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan masa pinjaman mencapai 40 tahun.
Aturan baru ini dianggap langkah berwujud strategis demi memperlebar kesempatan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memperoleh tempat tinggal yang aman sekaligus mengikis jumlah kekurangan kebutuhan hunian di Indonesia.
Kebijakan menambah masa pengembalian pinjaman KPR dinilai menjadi solusi tepat dalam menyelesaikan persoalan penyediaan hunian dalam negeri yang saat ini diperkirakan menyentuh angka 9,9 juta sampai 15 juta unit.
Masa angsuran yang menjadi jauh lebih panjang secara langsung bakal menghemat pengeluaran bulanan masyarakat menengah ke bawah dalam jumlah yang cukup besar.
"Panjangnya tenor ini akan menurunkan angsuran, sehingga semakin banyak masyarakat untuk bisa mengakses rumah itu," ujar pimpinan asosiasi usaha properti nasional.
Imbas baik dari berjalannya sistem pembiayaan ini pun langsung terlihat pada menyusutnya nominal tagihan bulanan yang mesti dibayarkan oleh masyarakat pembeli rumah.
Skema ini memperlihatkan contoh penurunan nominal cicilan yang sangat signifikan sekaligus memberi keuntungan bagi masyarakat yang mengajukan KPR bersubsidi ke depannya.
"Yang dulu angsurannya Rp1,1 juta sampai Rp1,2 juta, ketika 40 tahun tinggal Rp700 ribuan," katanya.
Program ini memang dirancang secara spesifik demi merangkul para pekerja berpenghasilan minim, termasuk para buruh tani yang rata-rata memiliki pemasukan bulanan sebesar Rp2,43 juta.
Melalui besaran angsuran sekitar Rp700 ribuan, beban biaya bulanan yang dikeluarkan konsumen hanya berkisar 30 hingga 33 persen dari total penghasilan mereka.
Masa pinjaman hingga rentang waktu 40 tahun ini ke depan bakal menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang bersifat dinamis bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Nanti tetap dikasih pilihan masyarakat apakah mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun," pungkas pejabat kementerian perumahan.
Pemerintah menargetkan penyediaan dana pembiayaan untuk target 350 ribu unit hunian bersubsidi lewat pemaksimalan program FLPP sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan data simulasi finansial dari lembaga pengelola tabungan perumahan, perhitungan untuk rumah subsidi zona 1 dengan nilai jual dasar Rp166 juta memperlihatkan pengurangan nilai cicilan yang bertahap sesuai rentang tenor yang dipilih warga.