JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum akan menyentuh angka 6% pada kuartal II-2026, meski pada kuartal I-2026 sebelumnya berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61%.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru selama pertumbuhan ekonomi belum menyentuh level 6% dalam dua kuartal secara berturut-turut.
"Pertumbuhan ekonomi 5,61% kan belum 6% dan belum stabil di 6%. Let say kalau dua kuartal berturut-turut di atas 6%, kami akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain," ujar Purbaya dalam sesi pengarahan media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
"Triwulan II kami dorong ke arah sana (6%), tetapi saya rasa belum 6%, mendekati sana lah. Saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah," lanjut Purbaya.
Mengenai rencana penunjukan platform e-commerce lokal sebagai pemungut pajak atas transaksi penjualan para pedagang (merchant), Purbaya memilih untuk menanti data ekonomi kuartal II-2026. Apabila kinerjanya menunjukkan tren positif, barulah regulasi tersebut bakal diimplementasikan.
Purbaya memaparkan bahwa kebijakan ini disusun guna merespons keluhan para pelaku usaha offline terkait maraknya barang impor asal China yang mendominasi pasar digital.
"Untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Waktu saya ke pasar-pasar, mereka (pedagang) bilang 'Pak yang online dipajaki seperti kami supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif'. Itu saya pikir komplain yang masuk akal," jelas Purbaya.
"Kalau stabil 6% mendekati itu, baru kami jalankan," pungkas Purbaya.