JAKARTA - Agenda besar percepatan transformasi digital dalam sektor keuangan daerah kini tengah menjadi fokus utama bagi berbagai pemerintah provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan baru saja mengambil langkah konkret dengan menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas digitalisasi transaksi pemerintah.
Pembukaan High Level Meeting TP2DD
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka acara High Level Meeting serta Asistensi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan khidmat di Ballroom Macora Hotel The Rinra pada Rabu, 15 April 2026.
Pertemuan ini merupakan wujud nyata dari dorongan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam mempercepat elektronifikasi transaksi di seluruh pelosok daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan yang jauh lebih transparan, efisien, serta memiliki akuntabilitas tinggi ke depannya.
Implementasi Opsen Pajak Daerah
Momentum ini sekaligus menandai tahun kedua berjalannya kebijakan opsen pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini menyentuh aspek krusial yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Skema opsen ini mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pajak untuk mineral bukan logam dan bebatuan. Perubahan regulasi ini secara otomatis membawa dampak perubahan yang signifikan dalam strategi pengelolaan pajak di level provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sinergi Antar Pemerintahan Daerah
Jufri Rahman menekankan bahwa keberhasilan pemungutan ketiga jenis pajak tersebut sangat bergantung pada kerja sama yang solid antar tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus terus diperkuat guna meningkatkan penerimaan yang berkelanjutan.
Langkah ini bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada kesepakatan besar yang diteken sejak tahun 2023. Saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan bersama seluruh bupati serta wali kota telah sepakat untuk mengoptimalkan potensi pajak melalui nota kesepahaman bersama.
Penguatan Kualitas Layanan Publik
Komitmen untuk bekerja keras dan saling mendukung ini kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama antar Badan Pendapatan Daerah. Harapannya, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat drastis seiring dengan proses digitalisasi sistem yang dilakukan secara masif.
Implementasi skema ini terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi kapasitas fiskal daerah di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Total penyaluran opsen pajak kendaraan ke kabupaten dan kota di wilayah tersebut tercatat mencapai angka Rp1,048 triliun.
Kontribusi Signifikan Bagi Makassar
Pemerintah Kota Makassar sendiri mendapatkan porsi yang cukup besar dari skema pembagian opsen pajak daerah tersebut. Dana yang diterima oleh pemerintah kota tercatat kurang lebih mencapai angka Rp393 miliar sepanjang periode tahun 2025.
Pencapaian angka yang signifikan ini menjadi bukti bahwa skema opsen sangat berperan dalam memperkuat fiskal daerah secara keseluruhan. Selain itu, kondisi ini juga membuka peluang lebar untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital kepada masyarakat kota.
Evaluasi Melalui Championship TP2DD
Selain membahas kebijakan pajak, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda asistensi pengisian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2026. Proses ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh atas kinerja daerah sepanjang tahun 2025 yang telah berlalu.
Indikator penilaian dalam kompetisi ini mencakup berbagai aspek teknis yang sangat luas bagi setiap pemerintah daerah. Aspek-aspek tersebut meliputi high level meeting, kinerja satgas, pengembangan kapasitas, literasi masyarakat, hingga detail realisasi pendapatan dan alokasi belanja daerah.
Pentingnya Roadmap ETPD
Jufri Rahman mendorong agar seluruh pemangku kepentingan tetap konsisten menjalankan rencana aksi yang telah tertuang dalam peta jalan atau roadmap implementasi. Perencanaan yang matang berbasis data sangat diperlukan agar transformasi digital bisa berjalan tanpa hambatan yang berarti di kemudian hari.
Pihaknya berharap program evaluasi ini dapat terus berkelanjutan karena memiliki manfaat yang sangat luas bagi efisiensi birokrasi. Tidak hanya soal teknis, program ini terbukti ampuh dalam mempererat komunikasi serta sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah.
Tantangan Literasi dan Teknis
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, memberikan catatan penting mengenai tantangan di lapangan. Ia menyoroti perlunya penguatan kualitas pencatatan dan konsistensi dalam mengimplementasikan sistem digital di setiap level pemerintahan.
Beberapa daerah diakui masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem digital yang baru mulai diintegrasikan. Hambatan yang sering muncul berkaitan dengan kapasitas teknis serta tingkat literasi masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan secara bertahap.
Fondasi Transformasi Ekonomi Daerah
Digitalisasi saat ini dianggap sebagai kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan jauh lebih transparan. Fondasi ini dipandang sangat vital untuk mendukung proses transformasi ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.
Dengan sistem yang terintegrasi, setiap rupiah anggaran dapat dipantau penggunaannya secara lebih akurat oleh semua pihak terkait. Ke depan, diharapkan seluruh daerah di Sulawesi Selatan mampu beradaptasi penuh dengan era ekonomi digital yang semakin kompetitif.
Transformasi besar ini tentu memerlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi dari semua elemen pemerintahan. Namun, langkah awal yang sudah diambil saat ini menjadi pijakan kuat untuk kemajuan tata kelola keuangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.