JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan dari sumbernya menyatakan bahwa otoritas terus menggenjot penghematan pengeluaran demi menjamin defisit anggaran negara konsisten di bawah 3% terhadap PDB.
Pihak pemerintah, tambahnya, juga giat menjaga stabilitas harga energi dan bahan pokok, menjamin kecukupan dana alokasi subsidi energi di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia, serta meredam laju inflasi agar tetap sesuai target.
"Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kami di bawah 3%," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/8/2026).
Berdasarkan penuturan dari sumbernya, instrumen fiskal semata tidak akan memadai.
Maka dari itu, sangat dibutuhkan penyelarasan arah kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, hingga sektor finansial agar roda ekonomi tetap berputar di tengah tingginya gejolak eksternal.
Ia memaparkan bahwa bank sentral memegang andil vital dalam mengeksekusi strategi moneter sebagai lini pertahanan awal untuk mengawal stabilitas nilai tukar mata uang.
Lembaga tersebut turut memegang peranan untuk meredam inflasi sekaligus memulihkan keyakinan pelaku pasar.
Akan tetapi, lanjutnya, disaat bank sentral mengambil langkah penyesuaian tingkat suku bunga acuan guna memproteksi rupiah, tindakan tersebut kerap memicu imbas pada laju ekspansi ekonomi.
Sehingga, kondisi ini harus diimbangi lewat instrumen fiskal.
Langkah fiskal yang dimaksudkan antara lain difokuskan untuk menopang ekspansi dan melindungi daya beli publik, bersanding dengan kebijakan makroprudensial demi memastikan likuiditas serta alokasi pembiayaan tetap aman.
Di samping penyelarasan aturan, dari sumbernya menilai krusialnya kolaborasi lintas instansi lewat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ajang tersebut berfungsi sebagai sarana evaluasi risiko, merumuskan penanganan kebijakan secara sinkron, serta memelihara stabilitas sektor keuangan di tengah pergerakan global yang kian rumit.
"Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kami gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini," tuturnya.