KUBU RAYA - Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
Pejabat dari sumbernya menegaskan tekad Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam merawat kestabilan inflasi daerah lewat penerapan strategi 4K saat menghadiri pertemuan tersebut.
Di dalam forum yang mempertemukan para pemimpin daerah bersama pemangku kepentingan itu, ia memberikan penekanan terhadap pentingnya penguatan kerja sama lintas sektor supaya berbagai program penanggulangan inflasi bisa berjalan berkelanjutan kendati pemerintah daerah menjumpai keterbatasan fiskal.
Sebagai salah satu lumbung produksi pangan di Kalimantan Barat, wilayah tersebut terus mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi melalui penguatan bidang pertanian, hortikultura, perikanan, serta peternakan, di samping menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi komoditas pokok.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.
Pada sisi ketersediaan suplai, pemerintah daerah meningkatkan produksi pangan lewat gerakan menanam serta pemberian bantuan benih, bibit, pakan ternak, serta sarana prasarana produksi kepada masyarakat demi mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
Sementara pada sektor keterjangkauan harga, pemerintah daerah konsisten mengadakan Gerakan Pangan Murah serta operasi pasar untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok berharga terjangkau sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Demi menunjang kelancaran distribusi, pemerintah daerah terus memotivasi pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, jembatan, serta pemulihan pasar rakyat agar pengiriman barang kebutuhan pokok maupun hasil tani masyarakat dapat terlaksana lebih optimal.
Selain itu, komunikasi yang efektif juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah lewat penguatan koordinasi antarlembaga melalui rapat rutin TPID serta kolaborasi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, serta instansi daerah terkait.
Walaupun bermacam program pengendalian inflasi telah direalisasikan, figur tersebut menyadari bahwa sempitnya ruang fiskal daerah menjadi hambatan tersendiri dalam merawat kelangsungan program-program tersebut.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Maka dari itu, dalam kesempatan tersebut, tokoh dari sumbernya memohon arahan dari Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi berkenaan dengan model kolaborasi yang sanggup diciptakan guna membackup pendanaan program pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan keterangannya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi vertikal, sektor swasta, serta berbagai pihak wajib ditingkatkan lewat skema pendanaan bersama supaya penanganan inflasi tidak semata-mata bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Lewat penguatan strategi 4K dan kolaborasi yang lebih luas, pemerintah daerah optimis mampu menjaga stabilitas harga, mengokohkan ketahanan pangan wilayah, serta melindungi daya beli warga di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.