JAKARTA - Pemerintah memperkuat pengawalan dalam pelaksanaan beragam program prioritas nasional lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan secara terstruktur ini dilakukan demi memastikan setiap program dapat berjalan efektif, akuntabel, serta memberi maslahat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika melangsungkan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). Dalam peninjauan itu, Purbaya mengecek realisasi anggaran fiskal sekaligus memantau perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
“Program MBG, KDMP dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus pengawasan Pemerintah,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dikutip Minggu (5/7/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut menjabarkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, program MBG dalam skala nasional telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat. Target tersebut diwujudkan lewat 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan melibatkan sedikitnya 18.854 pemasok lokal, sekaligus menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja baru.
Guna memastikan penerapan di lapangan berjalan sesuai dengan regulasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu bersama Kantor Wilayah DJPb dan KPPN di Jawa Tengah melakukan pendampingan intensif pada sejumlah SPPG, seperti di Klaten, Magelang, dan Semarang.
DJPb mengemban tugas untuk memonitor seluruh program prioritas Pemerintah secara nasional dan terstruktur. Di samping program kecukupan gizi, Kemenkeu turut mengawasi perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di perdesaan.
Hingga saat ini, telah berdiri 8.523 koperasi desa dan kelurahan di area Jawa Tengah dengan akumulasi aktivitas ekonomi menyentuh lebih dari 43.000 volume transaksi.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat demi memperluas akses pembelajaran. Di Jawa Tengah sendiri, program ini sudah berjalan di 16 kabupaten/kota yang meliputi 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar untuk memfasilitasi 3.080 siswa.
Purbaya memberikan apresiasi kepada jajaran Kemenkeu di daerah yang konsisten dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN serta mengawal program prioritas nasional. Perwakilan Kemenkeu di Jawa Tengah pun terus didorong guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat, utamanya pada daerah dengan indikator ekonomi yang masih butuh penguatan.
Menurut Purbaya, kesuksesan program prioritas ini membutuhkan sinergi yang kokoh antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan elemen masyarakat.
“APBN harus tetap dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif dan akuntabel agar mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pesan Menkeu.