JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun dalam APBN 2027. Besaran tambahan anggaran tersebut saat ini masih menunggu pembahasan fiskal bersama pemerintah. Ruang peningkatan ini tetap akan mempertimbangkan disiplin anggaran nasional secara ketat.
Alokasi TKD sementara dikabarkan naik sekitar Rp40 triliun dibanding periode sebelumnya. Nilai tambahan itu masih berpotensi meningkat hingga mencapai angka Rp90 triliun. “Range-nya bisa naik sampai Rp90 triliun, tergantung diskusi APBN nantinya,” ujar Purbaya.
Keputusan akhir mengenai kenaikan anggaran TKD berada sepenuhnya pada kewenangan Presiden. Kendati demikian, ruang penyesuaian anggaran ini masih sangat terbuka dalam pembahasan yang akan datang. “Bapak Presiden cukup fleksibel,” kata Purbaya saat rapat kerja bersama DPD RI.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga defisit APBN 2027 berada di bawah batas 3%. Langkah tersebut dinilai sangat penting demi menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. “Jangan sampai lewat 3% karena diawasi lembaga dunia,” tegas Purbaya.
Alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah juga turut dijelaskan dalam kesempatan tersebut. Pemerintah daerah kini dapat mengakses pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Skema pembiayaan ini menawarkan suku bunga yang relatif rendah dengan tenor penawaran hingga lima tahun.
Pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih, serta infrastruktur jalan. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah tanpa harus bergantung penuh pada transfer dari pusat. “Banyak proyek bisa dilakukan Pemda dengan skema tersebut,” ujar Askolani.
Daerah dinilai tetap memiliki ruang yang cukup untuk memperkuat pembangunan meskipun alokasi anggaran terbatas. Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui langkah ini, pemerataan pembangunan diharapkan dapat semakin cepat tercapai.
Dalam dokumen KEM PPKF 2027, kebijakan TKD diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut difokuskan untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan adanya peningkatan kualitas layanan publik di setiap daerah.
Pemerintah merencanakan alokasi anggaran TKD 2027 berada pada kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Angka tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp693 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan layanan publik serta kemampuan keuangan negara.