Airlangga Pastikan Target Defisit APBN Tak Berubah Meski PTKP Segera Naik

Airlangga Pastikan Target Defisit APBN Tak Berubah Meski PTKP Segera Naik
Airlangga Pastikan Target Defisit APBN Tak Berubah Meski PTKP Segera Naik

MEDIAKEUANGAN.ID — Pemerintah memastikan rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan mengubah target defisit APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan potensi kehilangan penerimaan akibat kebijakan itu akan ditutup lewat optimalisasi pajak dari pos lain. Besaran kenaikan PTKP akan dihitung berdasarkan akumulasi inflasi sejak 2016.

Kepastian itu disampaikan Airlangga usai menghadiri agenda di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menegaskan ruang fiskal tetap terjaga meski kebijakan tersebut berpotensi menggerus setoran pajak.

"Tidak ada perubahan (di target defisik)," kata Airlangga.

Pemerintah masih menghitung dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan negara bersama Kementerian Keuangan. Menurut Airlangga, potensi kehilangan penerimaan akan dikompensasi melalui penerimaan pajak dari pos lainnya.

"[Ditutup] dengan penerimaan pajak," ujarnya.

Meski demikian, Airlangga belum merinci sumber tambahan penerimaan yang akan dipakai menutup berkurangnya setoran pajak akibat kenaikan PTKP tersebut.

Regulasi Tinggal Menunggu PMK

Airlangga menyebut pemerintah pada prinsipnya sudah mengambil keputusan untuk menaikkan PTKP. Realisasinya kini tinggal menunggu penyelesaian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Sebetulnya sudah, persetujuan (PMK) Menteri Keuangan," katanya.

Besaran kenaikan PTKP akan dihitung dengan mempertimbangkan akumulasi inflasi sejak batas terakhir ditetapkan pada 2016. "Nanti kita akan usulkan sesuai dengan inflasi. Jadi dihitung dari 2016 sampai sekarang," ujar Airlangga.

Saat ini batasan PTKP wajib pajak ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Angka itu tidak berubah sejak 2016, sehingga daya belinya tergerus inflasi selama hampir satu dekade.

Mengapa PTKP Jadi Opsi Stimulus

Rencana kenaikan PTKP sebelumnya menjadi salah satu kebijakan yang dibahas pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga dimaksudkan memberi ruang konsumsi lebih besar bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.

Pembahasan penyesuaian PTKP muncul dalam rangkaian pembahasan program stimulus ekonomi dan sejumlah program pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Bagi pekerja, kenaikan PTKP berarti penghasilan yang dikenai pajak berkurang, sehingga take home pay berpotensi naik. Namun dari sisi negara, kebijakan ini menekan penerimaan PPh Pasal 21 yang selama ini menjadi salah satu setoran rutin dari sektor formal.

Yang Perlu Dicermati Investor

Pernyataan Airlangga memberi sinyal bahwa pemerintah memilih menahan defisit tetap pada level yang sudah ditetapkan dalam APBN. Artinya, ruang tambahan untuk belanja negara tidak dibuka lewat pelebaran defisit, melainkan lewat realokasi dan optimalisasi penerimaan.

Pasar obligasi biasanya mencermati komitmen semacam ini karena menyangkut pasokan Surat Berharga Negara (SBN) ke depan. Jika defisit tidak melebar, kebutuhan penerbitan SBN cenderung tidak melonjak, yang berdampak pada tekanan yield.

Yang belum jelas adalah berapa besar kenaikan PTKP dan seberapa dalam dampaknya ke penerimaan pajak. Kedua angka itu baru akan terlihat setelah PMK terbit, dan di situlah pasar akan menghitung ulang asumsi fiskalnya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index