APBN 2027 Disepakati, Belanja Negara Capai Rp 4.106,3 Triliun

APBN 2027 Disepakati, Belanja Negara Capai Rp 4.106,3 Triliun
APBN 2027 Disepakati, Belanja Negara Capai Rp 4.106,3 Triliun

MEDIAKEUANGAN.ID — Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati APBN Tahun Anggaran 2027 dengan belanja negara Rp 4.106,3 triliun dan defisit 2,4 persen terhadap PDB. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa (29/9/2026), untuk merespons ketidakpastian global sekaligus mempercepat agenda pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa arsitektur RAPBN 2027 dirancang menjawab dua kebutuhan sekaligus. Pemerintah ingin merespons ketidakpastian global tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. "Pondasi yang kuat tersebut harus kita jaga dan terus diperkuat," ujar Suahasil dalam rapat paripurna.

Kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif, tetapi dilakukan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Defisit ditetapkan 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara diperkirakan Rp 3.435,1 triliun, sementara pembiayaan disiapkan Rp 671,2 triliun.

Ke Mana Uang Rp 4.106 Triliun Mengalir

Alokasi terbesar masuk ke sektor pendidikan dengan porsi Rp 824 triliun. Dana itu menyasar Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, hingga beasiswa LPDP.

Perlindungan sosial mendapat Rp 539,7 triliun. Anggaran ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan melalui PKH, bantuan pangan, Kartu Sembako, serta bantuan iuran JKN.

Ketahanan pangan disiapkan Rp 195,3 triliun untuk memperkuat swasembada pangan. Pemerintah menyebut targetnya adalah petani makmur dan nelayan sejahtera. Transfer ke Daerah juga naik Rp 735 triliun dibandingkan tahun ini.

Delapan Klaster Program Prioritas

APBN 2027 memfokuskan belanja pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional dan 1 program pendukung enabler. Totalnya mencakup 60 program kerja.

Kedelapan klaster itu meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Penurunan kemiskinan juga masuk daftar prioritas.

Program enabler mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Dampak ke Masyarakat dan Daerah

Suahasil menegaskan angka-angka APBN bukan sekadar target fiskal. "Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati," katanya.

Peningkatan Transfer ke Daerah disebut untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik merata hingga pelosok. "APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama," ujar Suahasil.

Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, aliran bantuan sosial lewat PKH dan Kartu Sembako menjadi jaring pengaman utama. Sementara pelajar dan mahasiswa bisa mengakses KIP Kuliah serta beasiswa LPDP yang dananya sudah dikunci dalam belanja pendidikan.

Pemerintah menekankan seluruh agenda itu hanya bisa jalan jika APBN sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Caranya lewat optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index