JAKARTA - Upaya memajukan Bank Emas di Indonesia terus menunjukkan progres, tetapi penetapan formula perpajakan untuk instrumen Exchange Traded Fund (ETF) emas masih dikaji oleh pihak pemerintah.
Kajian tersebut berfokus pada ketetapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk investasi tersebut.
Dari sumbernya menyatakan bahwa ketentuan aturan perpajakan untuk aktivitas transaksi emas pada bidang usaha bullion pada dasarnya telah diatur.
Namun demikian, skema perpajakan bagi ETF emas tetap memerlukan pemikiran dan pembahasan lanjutan.
“Kalau kami berbicara dari sisi perpajakan, ketentuan perpajakan sepanjang kami tidak berbicara mengenai apa yang nanti akan dilakukan oleh IBMA di pasar modal, sebetulnya sudah jelas secara aspek perpajakannya,” ujar dari sumbernya dalam diskusi Launching Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pada transaksi fisik emas batangan, pihak produsen atau pedagang emas menarik PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari nilai jual.
Lembaga bank bullion juga termasuk pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atas transaksi emas.
Dalam transaksi yang berjalan lewat bank bullion, PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen dipungut sewaktu bank membeli emas dari pihak penyedia maupun saat menjualnya kepada pihak pembeli.
Adapun transaksi untuk jenis emas nonbullion dikenakan tarif sebesar 1,5 persen.
Sementara itu, untuk sektor jasa dalam bisnis bullion, mencakup jasa simpanan, pembiayaan, serta penitipan emas, tetap berada di bawah naungan aturan PPN.
Kendala baru muncul tatkala emas dimasukkan sebagai instrumen ETF.
Dari sumbernya menjelaskan bahwasanya pemerintah belum mempublikasikan acuan khusus perihal tata cara pajak ETF emas, baik menyangkut PPh maupun PPN.
Opsi yang tengah didalami salah satunya yaitu penerapan PPh final.
Meski demikian, formulasi tersebut masih terus dimusyawarahkan lantaran berbeda dari PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final dan dapat dikreditkan.
“Kalau misalnya ETF ini dengan transaksi nanti yang sifatnya real time diusulkan untuk final, nah ini yang masih kami lakukan kajian di Kementerian Keuangan sendiri,” kata dari sumbernya.
Menurutnya, pihak pemerintah wajib memahami mekanisme kerja ETF secara menyeluruh sebelum menentukan skema pajaknya.
Satu di antara hal yang disoroti ialah tata cara penukaran kembali atau redemption ETF yang dilakukan oleh pemegang saham.
“Karena kan kalau kami bertransaksi di ETF ini tidak terlihat barangnya. Pada saat redemption nanti dilakukan oleh para pembeli, apakah memang akan tersedia atau tidak,” ujarnya.
Proses penelaahan ini juga menyasar perlakuan PPN.
Pemerintah masih perlu menetapkan apakah aktivitas transaksi ETF emas dikategorikan sebagai objek PPN atau bukan.
“Semoga nanti pada saat ini apakah juga dalam penentuan PPN-nya, apakah dia termasuk PPN atau tidak nanti bisa kami putuskan bersama,” kata dari sumbernya.
Di sisi lain, ekspansi produk ETF menjadi bagian penting dari kian meluasnya ekosistem komoditas emas di dalam negeri.
Dari sumbernya menyebutkan bahwa saat ini produk emas yang sudah diperdagangkan di bursa yaitu ETF dengan emas sebagai aset dasar atau underlying asset.
Dari sumbernya memaparkan bahwa pihak asosiasi masih mempelajari potensi keterlibatan asosiasi maupun pelaku industri emas jika bursa komoditas mineral kelak dikembangkan.
“Kalau terkait dengan bursa mineral kami sedang pelajari juga. Tapi yang penting mungkin yang harus juga disampaikan ke masyarakat adalah saat ini untuk produk emas yang sudah masuk ke bursa itu adalah terkait dengan ETF,” kata dari sumbernya.
Hingga kini kegiatan bisnis bullion di Indonesia telah mengelola kurang lebih 177 ton emas, yang mencakup 153 ton dikelola oleh Pegadaian serta 24 ton dipegang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
Progres pasar bullion diharapkan tidak hanya memperluas ketersediaan layanan berbasis emas, melainkan juga sanggup memperdalam industri pasar keuangan.
Atas dasar itu, kepastian mengenai perlakuan pajak menjadi aspek krusial yang mesti dirampungkan seiring bertambahnya variasi produk serta volume transaksi emas di sektor keuangan.
Sebelumnya, deretan pelaku industri emas membentuk wadah Indonesia Bullion Market Association (IBMA) guna menguatkan pasar bullion di tanah air.
Organisasi tersebut resmi didirikan pada Kamis hari ini sebagai sarana sinergi para pelaku industri emas dari hulu sampai ke hilir.
IBMA didirikan seusai kegiatan usaha bullion atau Bank Emas beroperasi selama kurang lebih satu tahun.
Kehadirannya difokuskan untuk mendorong pertumbuhan pasar bullion yang lebih kredibel, efisien, transparan, serta terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peresmian IBMA menjadi penanda dimulainya fase baru dalam pengembangan industri bullion nasional.
Setelah landasan regulasi serta kelembagaan berdiri, arah pembangunan berikutnya berfokus pada pembentukan pasar yang kian efisien dan likuid.
“Indonesia memiliki potensi emas yang besar. Tantangan kami bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan emas tersebut dikelola di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. IBMA diharapkan menjadi katalis yang memperkuat kolaborasi industri sekaligus meningkatkan daya saing pasar bullion Indonesia,” ujar dari sumbernya dalam Launching Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower Jakarta, Kamis (20/8/2026).
IBMA dihimpun oleh para pelaku industri dari bermacam tingkatan, mulai dari perusahaan tambang emas, manufaktur dan pengolahan emas serta perak, perdagangan emas batangan, lembaga pembiayaan dan keuangan nonbank, hingga bank bullion.
Sejumlah entitas yang telah resmi bergabung antara lain PT Pegadaian, Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Hartadinata Abadi Tbk, UBS Gold, PT Amman Mineral Internasional Tbk, Galeri 24, Brinks Solution Indonesia, ICDX Group, PT Central Mega Kencana, PT Sentral Kreasi Kencana, dan PT Laku Emas Indonesia.
Dari sumbernya mengutarakan bahwa asosiasi ini diproyeksikan mampu menjadi motor penggerak bagi ekspansi perdagangan dan jasa bullion di tingkat nasional.
“Kehadiran IBMA diharapkan menjadi platform utama bagi seluruh pelaku industri untuk membangun pasar bullion Indonesia yang kredibel, kompetitif, dan berstandar internasional,” ujar dari sumbernya.
Menurut penilaiannya, penguatan ekosistem tersebut diharapkan mampu memacu Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara penghasil emas, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bullion di kawasan regional.
Sepanjang tahun pertama operasional usaha bullion, ekosistem Bank Emas di tanah air telah mengelola kurang lebih 177 ton emas.
Dari total tersebut, sejumlah 153 ton dikelola oleh Pegadaian dan 24 ton sisanya dikelola oleh BSI.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya turut memberikan apresiasi atas lompatan perkembangan Bank Emas saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026.
Pihaknya menganggap Bank Emas sebagai salah satu terobosan strategis untuk memproteksi aset nasional, menguatkan ketahanan sistem keuangan, serta mendongkrak nilai tambah sumber daya alam.
Rangkuman data World Gold Council pada bahan publikasi IBMA menunjukkan bahwa produksi emas Indonesia pada tahun 2025 menembus angka 104 ton, yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-10 di tingkat dunia.
Melalui peresmian IBMA, para pelaku industri mendorong agar kekayaan potensi emas tersebut tidak cuma berhenti sebagai komoditas mentah, melainkan dapat bertransformasi menjadi pasar perdagangan dan jasa bullion yang lebih kuat di dalam negeri.