JAKARTA - Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital berhasil menyentuh angka Rp 53,04 triliun sampai dengan 30 April 2026.
Sumbangan paling besar tetap didominasi oleh pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang konsisten meningkat berkat pertumbuhan aktivitas transaksi elektronik di tanah air.
Di samping itu, perolehan kas negara dari sektor digital ini juga disokong oleh pungutan lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), pajak fintech, serta pajak dari aset kripto.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, sektor PPN PMSE menggelontorkan dana sebesar Rp 39,94 triliun.
Sementara itu, setoran dari pajak SIPP menyumbang angka sebesar Rp 5,18 triliun, disusul oleh sektor fintech dengan torehan Rp 4,88 triliun, dan instrumen aset kripto yang menyumbang senilai Rp 2,03 triliun.
Hasil positif ini membuktikan bahwa basis pemungutan kas negara kian meluas di area aktivitas ekonomi digital seiring masifnya pemanfaatan platform serta jasa digital.
Meskipun sempat ada langkah pembenahan data pada barisan korporasi pemungut PMSE, performa setoran dari pajak digital hingga memasuki periode April 2026 dipastikan tetap memperlihatkan rapor yang memuaskan.
"Tren penerimaan pajak digital sampai April 2026 tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah adanya penyesuaian data pemungut PMSE," ujarnya.
Pajak pertambahan nilai dari PMSE masih memegang peran krusial sebagai pemasok dana paling dominan.
Hingga momentum akhir Maret 2026, terdapat 232 perusahaan berbasis digital yang aktif menarik sekaligus menyetorkan PPN PMSE dari total 264 korporasi yang mengantongi mandat resmi pemerintah.
Pada periode Maret 2026, terdapat penunjukan dua entitas pemungut baru yang meliputi HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc.
Di waktu yang sama, langkah pencabutan status operasional dilakukan kepada OpenAI LLC sebagai bagian dari langkah pembenahan sisi administrasi.
Secara total, kelompok 232 PMSE yang aktif menyetor pajak ini sukses mengumpulkan dana wajib pajak hingga menembus angka Rp 39,94 triliun.
Apabila ditinjau dari grafik tahunan, tren perolehan dari PPN PMSE ini terus memperlihatkan grafik menanjak sejak pertama kali digulirkan pada 2020 yang lalu.
Pada periode awal pelaksanaannya, dana yang masuk berada pada angka Rp 731,4 miliar.
Jumlah tersebut kemudian meroket hingga menyentuh angka Rp 3,9 triliun pada 2021 dan kembali merangkak naik menuju Rp 5,51 triliun pada 2022.
Arah positif ini terus terjaga dengan perolehan sebesar Rp 6,76 triliun pada 2023, lalu terus merangkak hingga menyentuh Rp 8,44 triliun pada 2024.
Sepanjang kalender 2025, total pemasukan dari instrumen PPN PMSE ditutup pada angka Rp 10,32 triliun, sedangkan untuk performa hingga April 2026 saat ini, realisasinya sudah menginjak angka Rp 4,27 triliun.
Di sisi lain, kantong penerimaan dari instrumen aset kripto hingga April 2026 sukses membukukan dana senilai Rp 2,03 triliun.
Nilai dana tersebut didapatkan dari setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas aktivitas transaksi kripto senilai Rp 1,15 triliun serta komponen PPN dalam negeri dengan jumlah Rp 881,84 milar.
Selanjutnya, pasokan dana yang bersumber dari sektor fintech berada di angka Rp 4,88 triliun.
Pemasukan ini diperoleh dari akumulasi pungutan pajak atas bunga pinjaman dipadukan dengan PPN dari penyediaan jasa digital.
Adapun aliran dana masuk yang ditarik lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mencatatkan nilai sebesar Rp 5,18 triliun.
Komponen dana tersebut terbagi atas setoran PPh Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp 370,83 miliar beserta instrumen PPN dengan nominal mencapai Rp 4,81 triliun.
Pungutan wajib dari sistem pengadaan yang dikelola negara ini diproyeksikan menjadi salah satu pilar pertumbuhan baru dalam peta ekosistem perpajakan digital nasional.