KSPI Desak PPN Pembalut 11% Jadi 0%, Said Iqbal: Bukan Barang Mewah

KSPI Desak PPN Pembalut 11% Jadi 0%, Said Iqbal: Bukan Barang Mewah
KSPI Desak PPN Pembalut 11% Jadi 0%, Said Iqbal: Bukan Barang Mewah

MEDIAKEUANGAN.ID — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen pada pembalut wanita menjadi nol persen. Desakan disampaikan karena pembalut dinilai kebutuhan pokok bulanan perempuan yang tidak bisa ditunda, bukan barang mewah yang layak dikenai pajak.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan permintaan itu dalam konferensi pers daring, Selasa (3/11). Menurut dia, pembalut sudah tercatat dalam 64 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan penetapan upah minimum.

"Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras dan minyak goreng. Itu kebutuhan primer dan bukan barang mewah. Kenapa mesti dikenakan pajak 11 persen? Tinggi sekali," tegas Said.

Serikat pekerja menilai tarif PPN 11 persen membebani pengeluaran rutin buruh perempuan. Beban itu dianggap ikut menggerus daya beli kelompok tersebut.

Alasan Upah Nominal Naik tapi Daya Beli Tertekan

Said menyinggung kenaikan upah nominal yang diterima pekerja tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurut dia, upah riil buruh terus menurun.

"Upah riil buruh turun terus karena daya beli. Kenaikan upah masih kalah dengan kenaikan indeks harga konsumen. Memang nominalnya naik, tetapi upah kita turun," ujar Said.

Dalam hitungan serikat pekerja, pembebasan PPN pembalut tidak akan membebani APBN secara signifikan. Dampaknya justru langsung terasa pada pengeluaran rutin perempuan pekerja.

Perbandingan Tarif Pajak Produk Menstruasi di Berbagai Negara

Said membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan sejumlah negara lain. Data Komnas Perempuan yang dipaparkan menunjukkan beberapa negara telah menurunkan bahkan menghapus pajak produk menstruasi.

  • Australia: 0 persen
  • Kanada: 0 persen untuk produk menstruasi yang memenuhi ketentuan
  • Inggris: 0 persen
  • Malta: 0 persen sejak 2025
  • Austria: 7 persen, turun dari 10 persen sejak 2026
  • Spanyol: 4 persen, turun dari 10 persen pada 2023
  • Indonesia: PPN efektif 11 persen

"Di beberapa negara yang pajaknya tinggi-tinggi, seperti Amerika, Kanada, Australia, pembalut wanita pajaknya 0 persen. Bahkan, di Skotlandia, Britania Raya, pembalut wanita itu gratis," kata Said.

Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk tanggung jawab negara. Menurut Said, menstruasi dan kehamilan merupakan kondisi alamiah perempuan sehingga tidak semestinya dibebani pajak.

Dua Permintaan yang Dibawa ke Menteri Keuangan

KSPI meminta Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar membebaskan PPN pembalut wanita. Selain itu, serikat pekerja memperjuangkan pembebasan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Said menyebut pembahasan pajak JHT sempat berjalan bersama Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Karena itu, ia menilai usulan tersebut perlu diajukan kembali ke pejabat yang kini menjabat.

"Saya tetap akan menemui Menteri Keuangan secepat mungkin, Pak Suahasil, untuk memberi masukan ulang bahwa pajak JHT 0 persen. Termasuk saya bawa lagi pajak untuk pembalut wanita adalah 0 persen," ucapnya.

Bagi pelaku usaha di sektor consumer goods, wacana ini menjadi sinyal yang perlu dicermati. PPN nol persen berpotensi menurunkan harga jual di tingkat konsumen, tetapi sekaligus memangkas penerimaan negara dari lini produk sanitasi.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index