Tiga Tersangka Penyadapan Prabowo Ditahan, Ini Jejak Sadap Presiden Sejak 1998

Tiga Tersangka Penyadapan Prabowo Ditahan, Ini Jejak Sadap Presiden Sejak 1998
Tiga Tersangka Penyadapan Prabowo Ditahan, Ini Jejak Sadap Presiden Sejak 1998

MEDIAKEUANGAN.ID — Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa (3/11). Kasus ini menambah daftar panjang penyadapan yang pernah menimpa kepala negara Indonesia, dari BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Selain Listyo, dua tersangka lain adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Ketiganya diduga menyalahgunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem manajemen penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Nomor telepon yang disadap dimasukkan tanpa prosedur verifikasi dan tidak terkait penyelidikan atau penyidikan apa pun.

Asep menyebut penyalahgunaan sistem LIMS berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Ketiga tersangka diduga mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri.

Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan di komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Kasus ini terbongkar setelah seorang petugas melapor ke polisi pada 30 Oktober 2026.

Sasaran penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo. Asep menyebut pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha turut masuk daftar.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, ya, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Mereka dijerat tiga pasal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Habibie dan Mikrofon di Ruang Kerja

Penyadapan terhadap presiden bukan hal baru. Pada 10 Desember 1998, percakapan telepon Presiden ke-3 BJ Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib diketahui disadap lewat mikrofon kecil.

Alat itu ditemukan di ruang kerja Habibie di kantor kepresidenan. Hingga kini tidak ada penjelasan terbuka soal siapa yang memasang, siapa yang memerintahkan, dan berapa lama penyadapan berlangsung.

Megawati Pilih Hidup Tanpa Ponsel

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengaku tak memiliki ponsel karena merasa jadi tokoh yang paling sering disadap. Pengakuan itu disampaikannya di kantor DPP PDIP pada 15 November 2018.

"Kalau ditanya, sebagai presiden, ketua umum dan sebagainya, saya enggak punya HP loh. Jadi, cucu saya bilang, nenek itu kuper (kurang pergaulan). Tidak, saya paling pintar, saya paling pandai. Kalau kamu tergantung alatmu itu, saya tergantung otak saya," kata Megawati.

Kebiasaannya meminjam ponsel pembantu jadi jalan keluar. Enam tahun kemudian, dalam acara di Jalan Sumatera, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024), Megawati menegaskan dirinya masih tanpa ponsel.

"Saya enggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya enggak punya HP? Tahu enggak Pak, enggak? Ayo. Apa ayo? Eh? Enggak tahu? Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh," ujarnya.

SBY dan Bocoran Dokumen NSA

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengalami dua peristiwa penyadapan berbeda. Pada 2013, dokumen rahasia National Security Agency (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap intelijen Australia membobol ponsel SBY.

Media ABC dan The Guardian melaporkan intelijen Australia setidaknya memantau aktivitas SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Ibu Negara Ani Yudhoyono dan delapan pejabat tinggi ikut jadi sasaran, termasuk Boediono, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, dan Sri Mulyani Indrawati.

SBY murka. Pemerintah memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia dan meninjau ulang hubungan bilateral. Perdana Menteri Tony Abbott menolak meminta maaf dengan alasan penyadapan lazim dilakukan semua negara.

Empat tahun berselang, nama SBY kembali muncul. Ia mencurigai percakapan teleponnya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin disadap, dugaan yang mencuat dalam persidangan kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama pada 2017.

"Kalau betul percakapan saya dengan Ma'ruf Amin disadap tanpa alasan yang sah tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal," kata SBY dalam konferensi pers saat itu.

Deretan kasus ini menunjukkan penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia bergerak dari mikrofon fisik di ruang kerja hingga penyalahgunaan sistem digital. Penetapan tersangka di Mabes Polri jadi ujian apakah prosedur intersepsi kini benar-benar dijaga.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index