DJP Beber 4 Pilar Kepatuhan Pajak, NIK Kini Sepenuhnya Jadi NPWP

DJP Beber 4 Pilar Kepatuhan Pajak, NIK Kini Sepenuhnya Jadi NPWP
DJP Beber 4 Pilar Kepatuhan Pajak, NIK Kini Sepenuhnya Jadi NPWP

MEDIAKEUANGAN.ID — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaparkan empat pilar utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan yang akurat. Salah satu capaian yang disorot adalah integrasi penuh nomor identitas kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Langkah ini diklaim mampu memangkas penggunaan data berulang sekaligus memperkuat konsistensi data wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut pemerintah memerlukan aturan yang lugas dan proses administrasi yang andal demi meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuannya, menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi untuk mendukung investasi serta perdagangan lintas negara.

"Bagaimana menyederhanakan sistem dan kebijakan perpajakan. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk menghadirkan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak," ujar Bimo dalam The 7th BRITACOF, dikutip Kamis (15/10/2026).

Empat Pilar yang Digodok DJP

Pemerintah menyusun upaya mempermudah pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan empat pilar utama kepatuhan. Pilar pertama adalah pendaftaran, yang kini mengintegrasikan nomor identitas kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak.

Bimo menggarisbawahi integrasi itu mampu mengurangi penggunaan data berulang serta meningkatkan konsistensi data wajib pajak. Menurut dia, nomor identitas kependudukan telah sepenuhnya selaras dengan nomor pokok wajib pajak.

Pilar kedua adalah pelaporan yang tepat waktu. Pelaporan terintegrasi dengan data yang terisi otomatis disebut dapat memangkas waktu persiapan dan meminimalkan kesalahan umum.

Meski begitu, wajib pajak tetap perlu meninjau informasi tersebut agar laporan mereka lengkap dan akurat. Pilar ketiga menyangkut pembayaran tepat waktu melalui fasilitas penagihan elektronik (e-billing) dan penyetoran pajak secara elektronik.

Pilar keempat adalah pelaporan yang akurat. Faktur elektronik yang disertai slip pemotongan pajak dan data terintegrasi membantu wajib pajak menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Data yang sama juga membantu otoritas pajak mengidentifikasi ketidaksesuaian data. "Keempat elemen tersebut secara bersama-sama akan mendukung proses kepatuhan pajak, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran," ujarnya.

Mengapa Kepastian Aturan Krusial

Bimo menegaskan kepastian aturan dan kebijakan pajak menjadi instrumen lain yang memengaruhi kepatuhan. Kepastian pajak membantu pelaku usaha menilai kewajiban mereka serta merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih percaya diri.

Pelaku usaha yang beroperasi lintas negara sering dihadapkan pada aturan perpajakan dan ketentuan pelaporan yang berbeda-beda. Karena itu, panduan yang jelas dan koordinasi efektif antar-yurisdiksi menjadi faktor penting untuk mengurangi kendala administratif dan ketidakpastian.

Aturan perpajakan internasional juga terus berkembang, sehingga menuntut komunikasi tepat waktu dan implementasi yang terkoordinasi. Selain itu, masih ada kesenjangan kepatuhan di tingkat domestik yang memerlukan edukasi, proses sederhana, serta pengawasan dan pendampingan yang tepat.

Bagi wajib pajak, penyelarasan NIK dan NPWP berarti satu identitas untuk urusan kependudukan dan perpajakan. Bagi pelaku usaha lintas negara, kepastian aturan menjadi modal utama sebelum menanam modal jangka panjang di Indonesia.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index