MEDIAKEUANGAN.ID — Indonesia dan Malaysia mempercepat pembaruan nota kesepahaman (MoU) penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang berlaku sejak 2004 dan akan berakhir awal 2027. Kedua negara menargetkan kesepakatan baru rampung pada 2026, sekaligus mengubah tata kelola penempatan migran menjadi lebih transparan lewat sistem digital terpusat.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri Ramanan Ramakrishnan beserta jajaran di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas percepatan pembaruan MoU yang dinilai tak lagi memadai menjawab perkembangan tata kelola ketenagakerjaan saat ini.
MoU lama diteken pada 2004 dan akan habis masa berlakunya pada awal 2027. Kedua negara pun menargetkan kesepakatan baru selesai pada 2026.
Dorong Tata Kelola Digital Terpusat
Arah pembaruan MoU menyentuh soal transparansi penempatan pekerja migran. Malaysia menawarkan penggunaan Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) untuk proses pengambilan dan pengelolaan pekerja migran.
Dari sisi Indonesia, pemerintah menyiapkan pengembangan super apps. Aplikasi itu akan mengintegrasikan layanan penempatan sekaligus pelindungan pekerja migran Indonesia dalam satu pintu.
Malaysia Siapkan Zero Draft
Dato Ramanan menyebut pembaruan MoU sebagai kebutuhan mendesak. Kesepakatan sebelumnya telah berusia lebih dari dua dekade tanpa penyesuaian berarti.
"MoU sebelumnya ditandatangani pada tahun 2004 dan sudah hampir 20 tahun lebih tidak mengalami penambahan atau perbaikan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menandatangani MoU baru," ujar Menteri Sumber Manusia Malaysia.
Pemerintah Malaysia telah menyiapkan zero draft sebagai bahan awal pembahasan. Draf itu memuat sejumlah usulan baru, mulai dari aspek pelindungan sosial, batas usia, hak cuti, hingga mekanisme pengambilan pekerja migran.
Pelindungan Sosial Jadi Sorotan
Sejumlah usulan dalam draf menyentuh hal yang selama ini dikeluhkan pekerja migran. Pelindungan sosial, batas usia, dan hak cuti menjadi poin yang dibahas kedua delegasi.
Mekanisme pengambilan pekerja migran juga masuk pembahasan. Skema ini menentukan bagaimana calon pekerja direkrut, ditempatkan, dan dilindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
Percepatan pembaruan MoU ini menentukan nasib ratusan ribu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kepastian aturan baru sebelum MoU 2004 kedaluwarsa pada awal 2027 menjadi kunci agar penempatan dan pelindungan tetap berjalan tanpa kekosongan hukum.