MEDIAKEUANGAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan ini berlaku untuk kredit dengan plafon sampai Rp 10 miliar dan ditetapkan selama tiga tahun sejak 28 September 2026.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot menyatakan kebijakan itu diambil untuk memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja lembaga jasa keuangan (LJK). Langkah ini sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan tersebut pada Senin (28/9/2026), setelah melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak. Hasil asesmen menunjukkan bencana tersebut berdampak terhadap aktivitas perekonomian setempat, yang selanjutnya memengaruhi kemampuan membayar debitur dan kinerja LJK.
Delapan Kabupaten yang Mendapat Perlakuan Khusus
Kebijakan perlakuan khusus berlaku bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Masa berlaku kebijakan itu tiga tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026.
"Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya. Kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung," ujar Sekar dalam keterangan resmi, Jumat (3/10/2026).
Apa Saja Bentuk Keringanannya
Tata cara pemberian perlakuan khusus mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana). Ketentuan itu berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan LJK lainnya, serta berlaku mutatis mutandis bagi perusahaan pergadaian.
Perlakuan khusus meliputi penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp 10 miliar. Debitur juga mendapat penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.
Selain itu, OJK mengizinkan pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk penyediaan dana baru. Artinya, bank tidak menerapkan one obligor concept dalam kasus ini.
Pengawasan dan Pemulihan Ekonomi
OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK untuk memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan.
Bagi nasabah di delapan kabupaten tersebut, kebijakan ini memberi ruang untuk bernapas selama masa pemulihan. Debitur yang usahanya terdampak gempa bisa mengajukan restrukturisasi tanpa khawatir kreditnya langsung dicatat macet.
Yang perlu dicatat, keringanan ini tidak menghapus kewajiban pokok pinjaman. Debitur tetap perlu berkomunikasi dengan bank atau lembaga pembiayaan masing-masing untuk mengetahui skema restrukturisasi yang tersedia.