MEDIAKEUANGAN.ID — Pemerintah tengah mengkaji perubahan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pekerja bergaji setara UMP akan dibebaskan dari pajak penghasilan. Skema ini muncul di tengah pembahasan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Batas PTKP yang berlaku saat ini sebesar Rp54 juta setahun, atau setara Rp4,5 juta per bulan. Angka itu dianggap menyisakan celah bagi pekerja bergaji di atas UMP untuk tetap dipungut pajak.
Airlangga Hartarto menegaskan arah kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah. "Mereka yang gajinya UMP, pajaknya kita bebaskan," ujarnya di kantornya, Jakarta, seperti dikutip pada Minggu (4/10/2026).
Hitung-hitungan Gaji Rp5 Juta
Dengan aturan yang berlaku sekarang, pekerja bergaji Rp5 juta sebulan mengantongi Rp60 juta setahun. Dari jumlah itu, Rp6 juta di atas batas PTKP masih dikenakan PPh.
"Berarti sisanya 6 juta kan harus subject kepada PPh," kata Airlangga. Selisih inilah yang hendak dihapus lewat penyesuaian PTKP berbasis UMP.
Rencana ini bukan wacana baru di internal pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya menyatakan Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyesuaian PTKP wajib pajak pada 2027.
Dampak ke Pekerja Berpenghasilan Rendah
Jika direalisasikan, pekerja dengan upah setara UMP tidak lagi dipotong PPh 21. Tambahan uang di kantong mereka berpotensi mendorong belanja rumah tangga, terutama di kota dengan UMP tinggi seperti Jakarta dan Surabaya.
Kemenkeu masih menghitung dampak fiskal dari insentif tersebut terhadap daya beli masyarakat. Pembahasan ini mencuat dalam rapat program stimulus ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).
Bagi pengusaha, skema ini bisa menyederhanakan administrasi pemotongan pajak karyawan berupah minimum. Namun pemerintah perlu memastikan penerimaan negara dari PPh 21 tidak tergerus signifikan.
Kapan Aturan Ini Berlaku?
Belum ada keputusan resmi soal besaran PTKP baru maupun waktu penerapannya. Kemenkeu menyebut penyesuaian itu masuk pembahasan untuk tahun pajak 2027.
Artinya, pekerja masih mengikuti aturan PTKP Rp54 juta setahun sampai ada regulasi anyar yang diteken. Pemerintah akan mengumumkan detailnya setelah penghitungan dampak fiskal rampung.
Penyesuaian PTKP berbasis UMP akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang dikorbankan demi menjaga konsumsi rumah tangga. Bagi pekerja berpenghasilan rendah, kebijakan ini menjadi penentu apakah kenaikan upah tahunan benar-benar utuh sampai ke kantong mereka.