Pemerintah Pertimbangkan Batas Omzet Bebas PPh UMKM Diubah Kebijakan

Pemerintah Pertimbangkan Batas Omzet Bebas PPh UMKM Diubah Kebijakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (FOTO: NET)

JAKARTA - Menteri Keuangan dari sumbernya memberi sinyal kemungkinan untuk menyesuaikan ambang batas peredaran bruto Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh).

Hingga kini, regulasi pemerintah menentukan pelaku UMKM bertotal omzet atau pendapatan kotor hingga Rp 500 juta per tahun pajak dibebaskan dari pungutan PPh Pasal 22.

Dari sumbernya menganggap patokan nominal itu masih terbilang sangat minim sehingga cukup terbuka opsi guna diperbarui.

Dalam pandangannya, batas nominal threshold itu tak baku dan sangat dimungkinkan dikaji ulang bilamana kondisi finansial serta arah kebijakan mengalami pergeseran.

"Rp 500 juta setahun saya pikir kekecilan. Tetapi enggak apa-apa, paling enggak itu awal. Pelaksanaan kan bisa diubah nanti sesuai dengan kebutuhan," ujar dari sumbernya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Jumat (4/9).

Kendati memberi celah revisi nominal threshold, dari sumbernya masih menyimpan rincian besaran angka pengganti yang bakal dipatok menjadi batas pembebasan PPh pelaku UMKM.

Pihak pemerintah bakal menimbang tingkat kebutuhan dan dinamika ekonomi nasional sebelum memutus arah kebijakan berikutnya.

Di sisi lain, unit UMKM beromzet di atas kisaran Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar tetap berhak menikmati tarif PPh final senilai 0,5%.

Aturan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Pemberian tarif PPh final 0,5% dialokasikan bagi tiga kategori subjek pajak, yaitu wajib pajak perorangan, perseroan perorangan, serta badan koperasi.

Secara khusus bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan, kelonggaran tarif PPh final 0,5% dapat dipakai tanpa restriksi durasi waktu.

Adapun bagi entitas koperasi diberi kesempatan memakai skema kemudahan tersebut paling lama rentang empat tahun sejak resmi terdaftar.

Walau begitu, insentif tarif 0,5% tetap dibatasi plafon omzet, yaitu maksimum Rp4,8 miliar dalam kurun satu tahun pajak.

Jika angka peredaran bruto sukses melampaui batasan itu, wajib pajak bakal dialihkan ke penagihan tarif PPh berbasis aturan umum.

Dari sumbernya turut menjamin pihak pemerintah tak bakal menyetop insentif tarif PPh final 0,5% hanya didasari adanya batas tempo penggunaan sampai tahun 2029 semata.

Berdasarkan pertimbangan dari sumbernya, regulasi pajak sektor UMKM turut berkaitan rapat dengan langkah strategis pemerintah dalam merawat konsumsi publik dan memperkokoh segmen kelas menengah.

Sebabnya, porsi terbesar warga kelas menengah menggerakkan roda mata pencaharian via jalur bisnis UMKM.

Biarpun begitu, ia menggarisbawahi bahwa kemudahan insentif pajak bukan satu-satunya alat tunggal untuk mengatrol tingkat penghasilan publik.

Laju ekspansi ekonomi yang kian kencang tetap merupakan kunci utama lantaran efektif membentang lebih banyak peluang kerja formal sekaligus memicu permintaan pasar atas produk-produk UMKM.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index